PADANG (Lampungpro.com): Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Irwan Prayitno merasa prihatin terhadap kondisi persaingan pasar semen di Indonesia sejak perusahaan semen asing, khusunya China, memasuki pasar semen Indonesia. Bahkan, perusahaan tersebut mendirikan sejumlah pabrik baru di Indonesia.

Dampaknya, terjadi over supply dari industri semen yang sejak dulu beroperasi di Indonesia, termasuk Semen Padang. Namun sebagai Gubernur Sumbar, dia berharap agar pemerintah pusat menstop pendirian pabrik baru.

Sebagai gubernur tak bisa berbuat banyak, karena kewenangan menyetop pabrik baru berada di pusat. Irwan mengatakan Pemprov Sumbar, termasuk masyarakat, merasakan langsung bagaimana Semen Padang sebagai sebuah perusahaan BUMN di Sumbar, kewalahan menghadapi over supply dari pabrik semen lainnya.

"Pemerintah daerah tidak berdaya. Kewenangan berada di pusat. Otoritas berada di pusat. Kami berharap di pusat menyetop pendirian pabrik baru," kata Irwan Prayitno saat menghadiri Kongres Nasional V Federasi Serikat Pekerja Industri Semen Indonesia (FSP ISI) di Padang, Kamis (19/7/2018) sore.

Gubernur Sumbar Irwan Prayitno sendiri hadir untuk menutup kongres yang diikuti sembilan delegasi serikat pekerja dari 10 industri semen di Indonesia. Kongres tersebut digelar selama dua hari, yaitu sejak 18-19 Juli.

Dalam kongres tersebut, terpilih secara aklamasi Ketua Serikat Pekerja Indocement Tunggal Prakarsa Citeuruep, Teguh Widodo sebagai Ketum FSP ISI menggantikan Widjajadi. Selain Teguh, terpilih Sekretarus Umum Serikat Pekerja Semen Padang, Kiki Warlansyah sebagai Sekretarus Umum FSP ISI periode 2018-2021.

Hal senada disampaikan Ketua Asosiasi Semen Indonesia (ASI) Widodo Santoso yang hadir saat pembukaan Kongres Nasional ke V FSP ISI, Rabu (18/7/2018). Menurut Widodo, persaingan pasar semen saat ini sangat ketat dan utilisasi pabrik rendah, di bawah 70%.

Widodo berharap agar pemerintah, segera melindungi keberadaan perusahaan semen yang sudah ada saat ini, supaya kelangsungan bisnisnya tetap terjaga. "Hal itu bisa dilakukan pemerintah dengan tidak mengeluarkan izin pabrik baru sampai tahun 2023," kata Widodo.

Menurut Widodo apabila izin tetap dibuka pemerintah, persaingan harga akan semakin tajam. Tentunya mengakibatkan kinerja pabrik semen yang ada akan semakin terpuruk. "Kondisi terburuknya jika pemerintah tidak segera melindungi, bisa berdampak kepada kebangkrutan, baik untuk pabrik lama maupun yang baru," ujar Widodo. (PRO1)