Kepala Badan Pendapadan Daerah (Bapenda) Lampung, Slamet Riadi || LAMPUNGPRO.CO/Ist

BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.co) : Menyusul capaian pendapatan yang jauh dari target, Pemerintah Provinsi Lampung terpaksa mengambil langkah penyelamatan fiskal dengan menerapkan kebijakan tunda bayar untuk sejumlah kewajiban keuangan daerah di penghujung tahun anggaran 2025.

Keputusan itu diambil setelah realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2025 hanya mencapai Rp3,37 triliun, atau 79,95 persen dari target sebesar Rp4,22 triliun. "Secara umum, capaian PAD kita masih di bawah target," ujar Kepala Badan Pendapadan Daerah (Bapenda) Lampung, Slamet Riadi, Sabtu (3/1/2025).

Meski beberapa sektor menunjukkan kinerja menggembirakan, seperti Retribusi Daerah yang mencapai 103,03 persen, performa buruk dari sektor pajak daerah terutama Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) menjadi penyebab utama defisit. "Capaian positif itu tidak mampu menutupi kekurangan dari sektor pajak daerah," jelas Slamet.

• PKB Jadi Titik Lemah

Realisasi PKB hanya Rp691,37 miliar, atau 42,41 persen dari target, menjadi kontributor terbesar ketidakcapaian tersebut. Ini sangat kontras dengan komponen pajak lain seperti Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang mencapai 113,48 persen.

Slamet merinci penyebab anjloknya penerimaan PKB. Tunggakan pajak yang menumpuk lebih dari dua tahun, rendahnya pelaporan perpindahan kepemilikan kendaraan, dan menurunnya kemampuan ekonomi masyarakat menjadi faktor utama.

"Efek dari program pemutihan dan perluasan gerai layanan juga belum signifikan," ungkapnya.

• Dampak dan Skala Tunda Bayar