Pilgub Lampung 2018, Pansus Politik Uang, Media Cetak, Lampung, Bandar Lampung, Lampungpro.com, Pilkada Serentak, Arinal Djunaidi, Chusnunia Chalim, Ricuh Pilkada, Bandar Lampung Info

BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.com): Pengawalan dugaan politik uang pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Lampung 2018 terus dilakukan Pansus Politik Uang DPRD Lampung. Kali ini, pansus mengundang pimpinan media online, cetak dan elektronik, serta Ombudsman RI Perwakilan Lampung untuk rapat dengar pendapat di kantor DPRD Lampung, Rabu (25/7/2018) siang. Rapat dengar pendapat dilakukan guna mengumpulkan data dugaan politik uang Pilgub Lampung 2018.

Pada pemaparannya di hadapan pansus, Kepala Ombudsman, Nur Rakhman Yusuf mengatakan, pihaknya tidak bisa masuk ranah pelanggaran. Hal ini dikarenakan perkara dugaan politik uang masih dalam penanganan Bawaslu Lampung. "Ini masih masuk ranah bawaslu," kata Nur Rakhman.

Ia mengatakan, Ombudsman hanya bisa melihat pada prosesnya, yaitu pelaksanaan Pilgub Lampung 2018 agar sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP). Namun, jika masuk pada tindak pidana, hal tersebut bukan ranah Ombudsman. Ombudsman juga tidak bisa mengatakan KPU dan Bawaslu melanggar aturan. "Semua melalui tahapan prosedur," kata dia.

Penjelasan Nur Rakhman ini ditujukan kepada Tenaga Ahli Pansus Politik Uang, Ari Darmastuti yang menanyakan perihal ranah Ombudsman. Ari menanyakan bahwa KPU dan Bawaslu merupakan lembaga negara, sementara tugas Ombudsman ialah mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik. "KPU dan Bawaslu memang lembaga negara," kata Nur Rakhman.

Sementara, Pejabat Sementara (Pjs) Wakil Pimpinan Redaksi Surat Kabar Harian (SKH) Radar Lampung, Widisandik, mengatakan media hanya memberitakan fakta sebuah peristiwa. Produk berita dari SKH sudah menjadi hak publik. "Jika narasumber tidak mau disebutkan, itu hak kami untuk melindunginya," kata Widisandik pada pemaparannya. (SYAHREZA/PRO3)