Pemprov Lampung Saat Rakor | Lampungpro.co/Dok Kominfo

BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.co): Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung mulai mengubah arah kerja Tim Koordinasi Inisiatif Karbon, dengan memperluas cakupannya dari semula berfokus pada karbon hutan, kini menjadi pengembangan ekosistem karbon yang mencakup sektor daratan dan pesisir.

Langkah tersebut, diarahkan untuk menjadikan perdagangan karbon sebagai peluang investasi, sekaligus sumber manfaat ekonomi bagi masyarakat Lampung.

Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung, Marindo Kurniawan mengatakan, tim tersebut harus bekerja secara nyata, dan tidak berhenti sebagai tim yang hanya dibentuk melalui keputusan gubernur.

"Esensinya adalah bagaimana tim yang dibentuk ini bukan sekadar SK Gubernur, bukan sebuah dokumen, tapi benar-benar tim ini bekerja sesuai dengan tugasnya masing-masing," kata Marindo Kurniawan dalam rapat Tim Koordinasi Inisiatif Karbon Provinsi Lampung, Rabu (16/9/2026).

Pembahasan mengenai penguatan tim dan roadmap karbon tersebut, dilakukan Pemprov Lampung bersama jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) dan Tim Inisiatif Karbon. Dalam rapat itu, disepakati pelaksanaan program mulai didorong pada 2026, tidak menunggu hingga 2027 seperti rancangan awal.

Sementara itu, Ketua Harian Tim Inisiatif Karbon Lampung, Anshori Djausal menyebutkan, perubahan cakupan diperlukan karena peluang ekonomi karbon tidak hanya terdapat di kawasan hutan. Potensi juga terdapat pada pesisir, mangrove, limbah pertanian, agroforestri, hingga berbagai aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan pengelolaan ekosistem.

"Jadi kami akan memperluas scope-nya. Bukan hanya hutan. Perluasan tersebut, mencakup kawasan di dalam dan luar hutan, termasuk pesisir dan limbah pertanian," sebut Anshori Djausal.

Dalam roadmap yang dibahas, lanskap karbon Lampung dikelompokkan ke dalam sejumlah ekosistem. Green carbon mencakup hutan, kebun, agroforestri dan biodiversitas, sedangkan blue carbon mencakup mangrove, rawa dan sungai.