JAKARTA (Lampro): Pemerintah Indonesia membahas pembentukan bank wakaf di Indonesia dengan tujuan untuk membangun perekonomian dan pemerataan kesejahteraan. "Salah satu terobosan yang perlu kita pikirkan adalah pengembangan lembaga keuangan syariah yang dikelola berdasarkan sistem wakaf," kata Presiden Joko Widodo dalam pembukaan rapat terbatas mengenai pendirian bank wakaf di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (24/1/2017).

Menurut Jokowi, potensi baik wakaf benda tidak bergerak maupun benda bergerak, termasuk wakaf uang, begitu besar untuk dikembangkan di Indonesia. Pemanfaatan potensi wakaf uang melalui lembaga keuangan syariah dinilai Presiden dapat turut menopang redistribusi aset, maupun perluasan akses permodalan, khususnya bagi usaha mikro, kecil dan menengah.

Pemerataan kegiatan ekonomi itu diyakini pemerintah dapat menguatkan keterampilan dan perubahan budaya untuk mengatasi kemiskinan dan kesenjangan sosial. Menurut Kepala Negara, selama ini pengelolaan uang wakaf melalui Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKSPWU) yang ditunjuk oleh menteri agama belum sepenuhnya maksimal.

"Terkait dengan itu, saya meminta pandangan dari OJK, dari BI, dari menteri-menteri mengenai gagasan pengembangan lembaga keuangan syariah berdasarkan sistem wakaf," jelas Presiden.

Dengan menguatnya peran dari lembaga itu nantinya, Jokowi berharap pertumbuhan ekonomi nasional dapat lebih merata sehingga kesenjangan sosial mengecil dan kesejahteraan masyarakat meningkat. Sejumlah pejabat negara yang hadir dalam rapat itu antara lain Menko Polhukam Wiranto, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Muljono, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, serta Gubernur Bank Indonesia Agus Martowadojo, dan Ketua OJK Muliaman Hadad. (R1)