Ilustrasi Erupsi Gunung Anak Krakatau | Ist/Lampungpro.co

KALIANDA (Lampungpro.co): Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan memperkuat langkah kesiapsiagaan dan perlindungan masyarakat, menyusul meningkatnya aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau.

Sejumlah langkah penanganan lintas sektor disiapkan untuk mengantisipasi potensi dampak erupsi, terutama hujan abu vulkanik yang dapat mengganggu aktivitas masyarakat.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfotik) Lampung Selatan, Hendry Kurniawan mengatakan, berdasarkan pemantauan Pos Pengamatan Gunung Anak Krakatau, aktivitas erupsi saat ini berpotensi menimbulkan dampak berupa abu vulkanik.

Namun demikian, kondisi saat ini berbeda dengan peristiwa erupsi tahun 2018 yang disertai longsoran tubuh Gunung Anak Krakatau dan memicu tsunami.

"Berdasarkan hasil pantauan, potensi dampak yang perlu diwaspadai saat ini adalah hujan abu vulkanik, karena kondisi ini berbeda dengan kejadian tahun 2018. Meski demikian, pemerintah tetap meningkatkan kesiapsiagaan dan melakukan langkah-langkah antisipatif untuk melindungi masyarakat," kata Hendry, Minggu (6/9/2026).

Sebagai langkah awal, Pemkab Lampung Selatan berkoordinasi dengan Polres Lampung Selatan, untuk menghentikan sementara aktivitas wisata menuju Pulau Sebesi dan kawasan Gunung Anak Krakatau, hingga kondisi dinyatakan aman oleh pihak berwenang.

Pada sektor transportasi, Dinas Perhubungan bersama ASDP dan KSOP melakukan pemantauan terhadap kemungkinan dampak aktivitas vulkanik, terhadap keselamatan penyeberangan, baik di Pelabuhan Bakauheni maupun Dermaga Canti.

Sementara itu, seluruh kecamatan diminta aktif turun ke lapangan untuk membantu masyarakat, sekaligus memberikan imbauan agar mengurangi aktivitas di luar rumah apabila terjadi hujan abu vulkanik.

Untuk mendukung aspek kesehatan masyarakat, Satpol PP dan Damkarmat, Dinas Kesehatan, BPBD, serta jajaran kecamatan disiagakan, dengan melakukan pembagian masker dan menyiapkan pos kesehatan sesuai kebutuhan di wilayah terdampak.

Pemkab Lampung Selatan juga memberikan perhatian khusus terhadap keselamatan nelayan. Masyarakat yang beraktivitas di laut, juga diimbau tidak mendekati kawasan Gunung Anak Krakatau dalam radius paling dekat 3 Km, serta mengikuti arahan petugas di lapangan.

Selain itu, Dinas Ketahanan Pangan juga diminta menyiapkan cadangan pangan apabila dampak erupsi berkepanjangan, yang memengaruhi aktivitas masyarakat maupun nelayan. Seluruh perangkat daerah, juga diminta terlibat aktif dalam penanganan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.

Bupati menginstruksikan seluruh perangkat daerah untuk bergerak sesuai perannya masing-masing. Kesiapsiagaan harus dilakukan secara terkoordinasi, agar setiap perkembangan situasi dapat direspons dengan cepat dan tepat.

Untuk mendukung penanganan apabila kondisi berkembang menjadi bencana yang lebih luas, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) diminta menyiapkan opsi penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam struktur penanganan, BPBD Lampung Selatan ditunjuk sebagai perangkat daerah koordinator dengan layanan Call Center di nomor 0823-5892-4600.

Tim penanganan bencana juga melakukan pemantauan dan pelaporan perkembangan kondisi secara berkala setiap tiga jam. Selain melakukan koordinasi internal, BPBD juga menyampaikan laporan perkembangan situasi kepada Pemerintah Provinsi Lampung dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai bagian dari sistem pelaporan berjenjang.

Untuk memastikan masyarakat memperoleh informasi yang akurat dan tidak menimbulkan kebingungan, seluruh publikasi terkait aktivitas dan penanganan erupsi Gunung Anak Krakatau dipusatkan melalui satu pintu pada Diskominfotik Lampung Selatan.

Pemkab Lampung Selatan mengimbau masyarakat agar tetap tenang, tidak panik, meningkatkan kewaspadaan, serta terus mengikuti arahan petugas dan informasi resmi dari pemerintah maupun instansi berwenang terkait perkembangan aktivitas Gunung Anak Krakatau.

Editor : Febri Arianto