BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.co): Pasca loket parkir di area Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moeluk (RSUDAM) Lampung disegel oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung melalui Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD), pihak rumah sakit merasa keberatan dengan adanya penyegelan tersebut. Kepala Bagian (Kabag) Hukum RSUDAM Lampung Anindito mengungkapkan, pasca penyegelan tersebut tidak sepatutnya dilakukan penyegelan oleh Pemkot Bandar Lampung. Sebab saat ini, pengelolaan lahan parkir RSUDAM masih dalam sengketa.

"Karena ini lahan milik provinsi, jadi masih dalam sengketa untuk masalah pajak pengelolaan parkir. Sebab, sesuai dengan peraturan Kementrian Dalam Negeri (Permendagri) tentang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), rumah sakit punya fleksibilitas dalam penataan wilayahnya," ungkap Anindito saat dikonfirmasi, Rabu (18/12/2019).

Menurutnya, pihak ketiga selaku pengelola lahan parkir di lingkungan RSUDAM Lampung, telah membayarkan pajak sebagai pendapatan rumah sakit. Terlebih, RSUDAM juga sebagian besar melayani masyarakat Kota Bandar Lampung. "Ini rumah sakit hampir sebagian besar melayani masyarakat Kota Bandar Lampung. Masa iya mau diminta lagi sama kota, apa susahnya tinggal diatur. Sebab ini sudah disetor ke rumah sakit, tinggal laporannya saja kenapa harus diminta lagi," ujar dia.

Anindito menegaskan, RSUDAM merupakan BLUD yang memiliki fleksibilitas keuangan. Oleh karenanya, pihak RSUDAM akan membuat berbagai upaya untuk membuat kenyamanan dan keamanan pada pasien serta masyarakat, yang berkunjung ke rumah sakit.

Termasuk kenyamanan dan keamanan saat parkir, termasuk resiko kehilangan yang ditanggung oleh pihak pengelola. Atas rasa keberatannya tersebut, pihak RSUDAM Lampung akan melaporkan masalah ini, kepada Gubernur Lampung Arinal Djunaedi.(FEBRI/PRO2)