Komisi VII DPR RI Saat Kunjungan Kerja ke Japfa Comfeed Indonesia Feed Lampung | Lampungpro.co

TANJUNG BINTANG (Lampungpro.co): Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung bersama Komisi VII DPR RI, mendorong industri di Lampung untuk mendukung program pangan nasional, dengan mendorong integrasi dari hulu ke hilir dalam.

Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela mengatakan, industri pangan sebagai sektor vital yang menentukan keberlanjutan pasokan dan stabilitas harga pangan. Lampung beruntung menjadi lokasi salah satu unit PT. Japfa Comfeed Indonesia, perusahaan agrifood terintegrasi terbesar di Indonesia.

"Sangat penting untuk memperoleh gambaran faktual tentang operasional industri pangan, tantangan yang dihadapi, serta kontribusinya terhadap ketahanan pangan nasional dan perekonomian daerah," kata Jihan Nurlela saat menerima kunjungan kerja spesifik Komisi VII DPR RI di PT. Japfa Comfeed Indonesia Unit Lampung di Tanjung Bintang, Lampung Selatan, Jumat (30/1/2026).

Kunjungan tersebut, difokuskan untuk melihat langsung kesiapan industri pangan strategis dalam mendukung ketahanan pangan nasional.

Menurut Jihan, industri pangan menghadapi tantangan global yang menuntut efisiensi, integrasi hulu-hilir, serta daya saing yang kuat.

Ia menilai, PT Japfa Comfeed Indonesia menjadi contoh industri pangan terintegrasi, yang dapat dijadikan rujukan dalam penguatan ekosistem pangan nasional.

Pemprov Lampung saat ini sedang mendorong integrasi sektor pertanian, industri, dan dunia usaha yang selama ini masih berjalan parsial. Upaya tersebut, diwujudkan melalui program "Desaku Maju," yang dirancang untuk memperkuat rantai pasok dari desa hingga industri.

Sementara itu, Ketua Tim Kunjungan Spesifik Komisi VII DPR RI, Chusnunia Chalim menegaskan, kunjungan ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPR terhadap industri strategis pangan. Menurutnya, pangan menjadi perhatian utama pemerintah, mengingat jumlah penduduk Indonesia yang terus meningkat.

Chusnunia juga menyinggung tantangan baru dengan hadirnya program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang berdampak langsung pada peningkatan konsumsi telur, daging, dan produk pangan lainnya. Menurutnya, sehingga kesiapan industri menjadi kunci agar kebijakan tersebut tidak memicu gejolak harga.

Chusnunia menilai, PT. Japfa Comfeed Indonesia berperan penting sebagai offtaker hilirisasi pertanian di Lampung. Ia mencatat, sekitar 50 persen bahan baku pakan ternak Japfa Comfeed berasal dari lokal, khususnya jagung, meski sebagian masih bergantung pada impor.

"Kebijakan bahan baku harus sangat hati-hati. Jangan sampai menimbulkan turbulensi, yang ujungnya merugikan UMKM dan masyarakat karena kenaikan harga pangan," tegas Chusnunia Chalim.

Wanita yang kerap disapa Nunik ini juga menyoroti pentingnya optimalisasi irigasi dan bendungan di Lampung, agar produksi jagung tidak bergantung musim hujan. Menurutnya, peningkatan produktivitas pertanian akan berdampak langsung pada stabilitas industri pakan ternak.

Selain itu, Komisi VII DPR RI juga mendorong percepatan transisi menuju industri hijau. Komitmen penggunaan energi terbarukan, harus diwujudkan dalam kebijakan konkret, bukan hanya sekadar wacana.

Sementara itu, Vice President Head of Feed Operations Sumatera PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk, Anwar Tandiono menyebut, Japfa Comfeed berkomitmen menyediakan pakan berkualitas dengan harga bersaing dan berkelanjutan.

Menurutnya, sejak larangan impor jagung diberlakukan, harga jagung petani di Lampung kini konsisten selalu berada di atas harga pembelian pemerintah (HPP).

"Bagi kami, penggunaan jagung lokal lebih efisien dan menguntungkan petani. Kami juga menjaga stok minimal dua hingga tiga bulan, karena komoditas ini bersifat musiman," sebut Anwar Tandiono.

Anwar menambahkan, jumlah mitra peternak Japfa Comfeed Indonesia juga terus bertambah setiap tahun, sebagai indikator kemitraan yang berjalan sehat dan saling menguntungkan. Menurutnya, pola kemitraan menjadi kunci keberlanjutan industri peternakan nasional.

Kunjungan kerja ini, diharapkan menjadi dasar perumusan rekomendasi kebijakan Komisi VII DPR RI, untuk memperkuat industri pangan nasional yang berdaya saing, berkelanjutan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas. (***)

Editor : Febri Arianto