Wakil Gubernur Jihan Menerima Audiensi Pengurus IPK Indonesia Wilayah Lampung | Lampungpro.co/Dok.Kominfo

BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.co): Pemerintah Provinsi Lampung membuka peluang kerja sama dengan Ikatan Psikolog Klinis (IPK) Indonesia Wilayah Lampung untuk memperkuat layanan kesehatan mental dan pendampingan psikologis bagi masyarakat.

Dukungan tersebut disampaikan Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela saat menerima audiensi pengurus IPK Indonesia Wilayah Lampung di Ruang Sakai Sambayan, Kantor Gubernur Lampung, Kamis (6/8/2026).

Jihan mengatakan, pemerintah daerah mendukung berbagai program IPK dalam memberikan layanan dan pendampingan psikologis kepada masyarakat yang membutuhkan.

Menurutnya, kebutuhan masyarakat terhadap layanan kesehatan mental perlu mendapat perhatian dan penanganan bersama. Karena itu, Pemprov Lampung terbuka untuk menjalin kerja sama dengan organisasi profesi tersebut.

“Ini bentuk yang baik. Tinggal bagaimana IPK membersamai. Pemerintah sangat terbuka dan mendukung apa yang dilakukan IPK dalam mendukung pembangunan kesehatan. Kami membuka kerja sama untuk hal tersebut,” ujar Jihan.

Sementara itu, Ketua IPK Indonesia Wilayah Lampung Susanthi Pradini menjelaskan, IPK merupakan organisasi profesi yang berperan mengembangkan dan meningkatkan kualitas layanan psikologi klinis di Indonesia.

Saat ini, IPK Indonesia Wilayah Lampung memiliki 38 anggota. Mereka menjalankan berbagai kegiatan, mulai dari konseling gratis, kerja sama dengan sejumlah instansi, seminar psikologi, hingga peningkatan kompetensi psikolog klinis.

Susanthi menyebutkan, terdapat sejumlah persoalan kesehatan mental yang menjadi perhatian di Lampung. Di antaranya meningkatnya kecenderungan gangguan emosi pada masyarakat usia produktif, persoalan kecanduan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif (NAPZA), judi online, serta tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Untuk membantu menangani persoalan tersebut, IPK Indonesia Wilayah Lampung menjalankan sejumlah program. Kegiatannya meliputi edukasi kesehatan mental, pelatihan pertolongan psikologis awal, pendampingan psikososial bagi korban bencana, pendampingan korban kekerasan, serta skrining kesehatan mental.

Susanthi berharap pemerintah daerah dapat mendukung penguatan layanan psikolog klinis di fasilitas kesehatan. Ia juga mendorong agar psikolog klinis dilibatkan dalam berbagai program kesehatan yang dijalankan pemerintah.

Selain itu, IPK menyatakan siap berkolaborasi dalam kegiatan promosi kesehatan mental dan program lintas organisasi perangkat daerah (OPD).

Kolaborasi tersebut dapat melibatkan Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), serta instansi terkait lainnya.

Melalui kerja sama lintas sektor tersebut, diharapkan layanan kesehatan mental semakin mudah dijangkau dan masyarakat yang membutuhkan pendampingan psikologis dapat memperoleh penanganan yang tepat.