Pemprov Lampung Bersama Kanwil DJP Bengkulu - Lampung | Lampungpro.co/Dok Kominfo

Selain itu, kerja sama Tripartit DJP, DJPK, dan Pemprov Lampung melalui PKS Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah (OP4D) yang telah berjalan sejak tahun 2021, juga menjadi pembahasan utama.

Melalui kerja sama ini, diharapkan dapat semakin memperkuat upaya OP4D melalui pertukaran data, pengawasan bersama, implementasi KSWP, serta penyusunan Daftar Sasaran Pengawasan Bersama.

Dalam kerangka OP4D, penyediaan data ILAP oleh Pemprov Lampung menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung komponen kinerja DBH.

Hingga Tahun 2025, sebagian besar data telah dimanfaatkan untuk pengawasan berbasis risiko dan penyusunan Daftar Sasaran Pengawasan Bersama.

Untuk Tahun 2026, penguatan koordinasi lintas instansi diharapkan dapat memastikan kelengkapan dan ketepatan waktu penyampaian data guna mengoptimalkan penerimaan pusat dan daerah.

Sementara itu, Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal mengungkapkan, pihaknya mendukung penuh terhadap penguatan sinergi fiskal dan peningkatan kepatuhan perpajakan di wilayah Lampung.

"Pemprov Lampung berkomitmen memperkuat kolaborasi dengan DJP, baik dalam optimalisasi data maupun peningkatan kepatuhan. Sinergi ini penting untuk menjaga ruang fiskal daerah agar tetap kuat dan berkelanjutan," ungkap Rahmat Mirzani Djausal.