Pemprov Lampung Saat Rakor TPKAD | Lampungpro.co/Dok Kominfo

BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.co): Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menggelar Rapat Pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Lampung Semester I Tahun 2026 di Gedung Pusiban, Komplek Kantor Gubernur Lampung, Kamis (11/6/2026).

Rapat yang dipimpin Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela tersebut, menjadi forum evaluasi capaian program TPAKD sekaligus penyusunan langkah strategis untuk memperkuat akses keuangan masyarakat, dan mendukung peningkatan kesejahteraan di wilayah Lampung.

Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela mengatakan, TPAKD tidak boleh hanya berfokus pada jumlah program dan kegiatan yang dilaksanakan, melainkan harus memastikan setiap program menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat.

"Hal yang paling utama dari KPI TPAKD bukan sekadar banyaknya kegiatan yang dilaksanakan, tapi bagaimana akses keuangan benar-benar dapat menjangkau seluruh masyarakat hingga pelosok daerah, meningkatkan pembiayaan UMKM, serta memberikan dampak terhadap penurunan kemiskinan, pengangguran, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat," kata Jihan Nurlela.

Menurutnya, akses terhadap layanan keuangan menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Lampung sendiri, memiliki potensi besar di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, UMKM, hingga ekonomi kreatif, yang akan berkembang lebih optimal apabila didukung akses pembiayaan yang mudah, serta tingkat literasi keuangan yang memadai.

Jihan juga menyoroti masih rendahnya pemanfaatan akses pembiayaan, termasuk Kredit Usaha Rakyat (KUR), oleh pelaku UMKM di Lampung. Kondisi tersebut, perlu menjadi perhatian seluruh anggota TPAKD untuk mengidentifikasi berbagai hambatan yang menyebabkan akses pembiayaan belum optimal.

Selain itu, Jihan juga turut menekankan pentingnya peran TPAKD dalam mendukung peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Lampung, yang saat ini masih berada pada peringkat ke-26 dari 38 provinsi di Indonesia.

Peningkatan kualitas ekonomi masyarakat melalui perluasan akses keuangan, juga harus menjadi bagian dari strategi besar pembangunan daerah, karena indikator ekonomi merupakan salah satu komponen penting dalam perhitungan IPM.

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), tingkat inklusi keuangan Lampung pada tahun 2025 telah mencapai 80,51 persen, sementara tingkat literasi keuangan berada pada angka 66,46 persen. Meski menunjukkan tren positif, Jihan menilai capaian tersebut masih perlu ditingkatkan melalui berbagai inovasi dan percepatan program.

Pemprov Lampung bersama TPAKD terus mendorong sejumlah program prioritas KUR, Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR), Ekosistem Pondok Pesantren Inklusif Keuangan Syariah, serta program Desa Perekonomian Kuat dan Masyarakat Sejahtera (Desa Perkasa) yang disinergikan dengan Program Desaku Maju.

Wakil Gubernur juga meminta seluruh perangkat daerah, untuk serius mengawal pelaksanaan program yang telah dirancang, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat hingga tingkat desa.

Selain rapat pleno, kegiatan juga dirangkaikan dengan pembekalan materi sertifikasi TPAKD sebagai upaya meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam merancang, melaksanakan, memonitor dan mengevaluasi program percepatan akses keuangan secara lebih efektif.

Melalui rapat pleno ini, Pemprov Lampung turut menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat literasi dan inklusi keuangan, sebagai salah satu instrumen penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata, meningkatkan daya saing daerah, serta mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat Lampung. (***)

Editor : Febri Arianto