Pemprov Lampung Saat Gelar Rakor | Lampungpro.co/Dok Kominfo

BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.co): Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung memprioritaskan pemenuhan belanja wajib dan pelayanan dasar masyarakat dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.

Komitmen tersebut, menjadi fokus utama Pemprov Lampung dalam menjaga kesehatan fiskal daerah, sekaligus memastikan program pembangunan tetap berjalan sesuai target.

Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung, Marindo Kurniawan mengatakan, hal yang paling dipastikan adalah bagaimana Pemprov Lampung memastikan belanja wajib dan mengikat.

"Jadi belanja ini wajib ada sebelum program-program lain untuk mendukung target RPJMD," kata Marindo Kurniawan saat mengikuti asistensi daerah terhadap kemampuan keuangan daerah dalam memenuhi belanja minimum tahun anggaran 2026 bersama Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah (Ditjen Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara virtual dari Ruang Rapat Sakai Sambayan, Kantor Gubernur Lampung, Kamis (11/6/2026).

Menurutnya, asistensi dari Kemendagri menjadi momentum penting bagi Pemprov Lampung untuk memperoleh masukan dan rekomendasi strategis, dalam meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran daerah.

Selain itu, pengelolaan keuangan daerah juga harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat, sekaligus mendukung pencapaian target pembangunan daerah.

Pemprov Lampung sendiri, terus berupaya untuk menjaga keseimbangan antara pemenuhan kewajiban pelayanan dasar dengan pelaksanaan program prioritas pembangunan. Langkah tersebut, dilakukan agar setiap anggaran yang dialokasikan dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

Dalam kesempatan itu, Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri memberikan sejumlah masukan terkait penguatan pendapatan daerah, peningkatan kualitas belanja, percepatan pembangunan infrastruktur, serta dukungan terhadap program prioritas nasional seperti pengentasan kemiskinan, penurunan stunting, peningkatan pertumbuhan ekonomi, dan pengurangan pengangguran.

Pemprov Lampung menyambut positif berbagai rekomendasi yang diberikan dalam kegiatan tersebut. Hasil asistensi tersebut, akan menjadi bahan evaluasi dan penyempurnaan kebijakan pengelolaan keuangan daerah ke depan.

Melalui penguatan tata kelola fiskal dan peningkatan kualitas belanja daerah, Pemprov Lampung berharap pembangunan dapat berjalan lebih optimal, pelayanan publik semakin baik, serta berbagai program prioritas yang menyentuh kebutuhan masyarakat dapat terlaksana secara berkelanjutan. (***)

Editor : Febri Arianto