Pemprov Lampung Saat Raih Penghargaan Nasional | Lampungpro.co/Dok Kominfo

Menurut Gubernur Mirza, pembangunan SDM menjadi fokus Pemprov Lampung karena kualitas manusia, merupakan fondasi penting untuk mendorong pembangunan daerah, sekaligus meningkatkan daya saing masyarakat.

Komitmen tersebut, diwujudkan melalui kebijakan penghapusan uang komite pada SMA, SMK, dan SLB Negeri di Lampung. Kebijakan itu menjadi bagian dari program pendidikan gratis yang diinisiasi Pemprov Lampung, untuk memperluas akses pendidikan pada jenjang menengah.

Melalui kebijakan tersebut, biaya pendidikan diharapkan tidak lagi menjadi penghalang bagi anak-anak Lampung untuk melanjutkan sekolah, terutama bagi keluarga yang memiliki keterbatasan ekonomi.

Namun demikian, penghapusan uang komite tidak berarti kebutuhan operasional sekolah dihentikan. Pemprov Lampung mengalihkan dukungan pembiayaan melalui anggaran daerah, agar sekolah tetap dapat menjalankan proses pembelajaran dan memenuhi kebutuhan operasional, tanpa membebankan pungutan rutin kepada orang tua siswa.

Dalam APBD 2026, Pemprov Lampung mengalokasikan lebih dari Rp 100 miliar untuk mendukung penggratisan biaya pendidikan SMA dan SMK Negeri melalui Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOPD). Anggaran tersebut, menjadi instrumen pemerintah daerah untuk menjaga keberlangsungan operasional sekolah setelah uang komite dihapus.

Selain itu, sekolah tetap dituntut mengelola anggaran secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Penghapusan pungutan kepada orang tua, tidak boleh berujung pada penurunan kualitas layanan pendidikan yang diterima siswa.

Kebijakan pendidikan gratis, juga diarahkan agar tidak berhenti pada persoalan pembiayaan. Pemprov Lampung menempatkannya sebagai bagian dari upaya yang lebih luas untuk meningkatkan kualitas SDM, sekaligus menekan angka anak tidak sekolah.