Sekraprov Lampung Saat Mengikuti Rakor Kementerian | Lampungpro.co/Dok Kominfo

Pemerintah daerah agar mendorong CSR dalam bergotong royong membangun rumah untuk rakyat, pemerintah daerah agar memonitor kualitas rumah subsidi di lingkungannya, dimana dalam penerbitan izin penyelenggaraan perumahan agar tidak melanggar aturan tata ruang, serta pemerintah daerah agar ikut andil dan berperan dalam meniadakan segala bentuk pungutan liar (Pungli), yang berkaitan langsung dengan perizinan perumahan.

"Saya berharap seluruh Pemda yang ada di Indonesia, agar bisa menyampaikan terkait ketersediaan lahan yang dimiliki Pemda dimasing-masing wilayah, sehingga semua dapat mendorong percepatan pembangunan 3 juta rumah," kata Ribka Haluk.

Sementara itu, Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin melaporkan evaluasi program pelaksanaan kesehatan gratis (PKG) yang mencakup pemeriksaan kesehatan gratis (ulang tahun, sekolah, dan khusus), yang telah dimulai sejak Februari 2025 yang ditargetkan 280 juta orang, pembangunan 66 rumah sakit tipe D ke tipe C untuk daerah tertinggal, hingga penanganan penyakit menular TBC.

Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti, memaparkan perkembangan harga komoditas berdasarkan wilayah untuk periode Minggu ke-4 Juni 2025.

Amalia melaporkan, terdapat 16 provinsi yang mengalami kenaikan IPH, 21 provinsi mengalami penurunan, dan satu provinsi yaitu Papua pegunungan stabil dibandingkan periode bulan sebelumnya.

Untuk wilayah di Lampung sendiri, terpantau mengalami penurunan IPH yang dipicu oleh komoditas bawang putih, cabai merah, dan beras. Sementara berdasarkan wilayah kabupaten/kota, Tulang Bawang, Lampung, mengalami kenaikan IPH tertinggi dengan komoditas yang memberikan andil terbesar yaitu cabai rawit dan daging ayam ras.

Amalia menekankan terdapat dua komoditas yang perlu mendapatkan perhatian, yaitu minyak goreng dan beras dengan level harga tinggi.