Sekraprov Lampung Saat Mengikuti Rakor Kementerian | Lampungpro.co/Dok Kominfo

BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.co): Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung, Marindo Kurniawan, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) pengendalian inflasi daerah tahun 2025 sekaligus rapat evaluasi program prioritas nasional pembangunan 3 juta unit rumah pertahun dan program pelayanan kesehatan gratis secara virtual di Command Center Pemprov Lampung, Senin (30/6/2025)

Rakor tersebut, dibagi menjadi tiga sesi yang terdiri dari sesi pertama, paparan evaluasi program pembangunan 3 juta unit rumah pertahun oleh Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan, Imran.

Sesi kedua paparan terkait evaluasi program pelayanan kesehatan gratis oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Dua sesi rapat ini dipimpin langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk, sedangkan pada sesi ketiga terkait pengendalian inflasi daerah yang dipimpin oleh Sekretaris Jendral Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir.

Dalam laporannya, Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan, Imran mengatakan, target pembangunan 3 juta unit rumah dibagi menjadi tiga bagian, yaitu 1 juta di pedesaan, 1 juta di perkotaan, dan 1 juta di wilayah pesisir.

Imran juga menyampaikan arahan strategis untuk seluruh pemerintah daerah yakni Pemprov, pemerintah kabupaten dan kota, agar segera mengambil peran bergotong royong dalam mensukseskan program 3 juta rumah dan tidak perlu ragu untuk mengalokasikan anggaran Pembangunan dan renovasi rumah tidak layak huni.

Lalu kepada daerah yang belum menyusun Peraturan Kepala Daerah (Perkada) tentang Pembebasan BPHTB dan Pembebasan Retribusi PBG, agar segera menyusun dan menyesuaikan dengan SKB tiga menteri, serta mempercepat proses penerbitan izin PBG.

Selanjutnya kepada seluruh pemerintah daerah, diharapkan dapat melaporkan penerbitan perkada BPHTB dan retribusi PBG serta pelayanan perizinan PBG, kepada Kemendagri, Kementerian PKP, dan Kementerian PU, sesuai amanat SKB tiga menteri.

Pemerintah daerah juga diminta agar melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk mengurus PBG dan melaporkan data PBG tersebut kepada Kementerian PKP secara berkala.

Pemerintah daerah agar mendorong CSR dalam bergotong royong membangun rumah untuk rakyat, pemerintah daerah agar memonitor kualitas rumah subsidi di lingkungannya, dimana dalam penerbitan izin penyelenggaraan perumahan agar tidak melanggar aturan tata ruang, serta pemerintah daerah agar ikut andil dan berperan dalam meniadakan segala bentuk pungutan liar (Pungli), yang berkaitan langsung dengan perizinan perumahan.

"Saya berharap seluruh Pemda yang ada di Indonesia, agar bisa menyampaikan terkait ketersediaan lahan yang dimiliki Pemda dimasing-masing wilayah, sehingga semua dapat mendorong percepatan pembangunan 3 juta rumah," kata Ribka Haluk.

Sementara itu, Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin melaporkan evaluasi program pelaksanaan kesehatan gratis (PKG) yang mencakup pemeriksaan kesehatan gratis (ulang tahun, sekolah, dan khusus), yang telah dimulai sejak Februari 2025 yang ditargetkan 280 juta orang, pembangunan 66 rumah sakit tipe D ke tipe C untuk daerah tertinggal, hingga penanganan penyakit menular TBC.

Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti, memaparkan perkembangan harga komoditas berdasarkan wilayah untuk periode Minggu ke-4 Juni 2025.

Amalia melaporkan, terdapat 16 provinsi yang mengalami kenaikan IPH, 21 provinsi mengalami penurunan, dan satu provinsi yaitu Papua pegunungan stabil dibandingkan periode bulan sebelumnya.

Untuk wilayah di Lampung sendiri, terpantau mengalami penurunan IPH yang dipicu oleh komoditas bawang putih, cabai merah, dan beras. Sementara berdasarkan wilayah kabupaten/kota, Tulang Bawang, Lampung, mengalami kenaikan IPH tertinggi dengan komoditas yang memberikan andil terbesar yaitu cabai rawit dan daging ayam ras.

Amalia menekankan terdapat dua komoditas yang perlu mendapatkan perhatian, yaitu minyak goreng dan beras dengan level harga tinggi.

Terkait dengan hal tersebut, sekjen Kemendagri, Tomsi Tohir menyabutkan, kepada seluruh kepala daerah untuk bersama-sama mengatasi komoditas yang mengalami kenaikan dan berpotensi merugikan masyarakat.

Tomsi Tohir juga menyampaikan hasil evaluasi Kemendagri terhadap seluruh daerah yang telah dengan sungguh-sungguh menjalankan enam upaya konkrit yakni operasi pasar murah, sidak pasar, kerja sama dengan daerah penghasil komoditas, gerakan menanam, merealisasikan BTT, dan dukungan transportasi dari APBD, dalam pengendalian inflasi di daerahnya masing-masing.

Tomsi Tohir memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh kepala daerah yang telah berhasil menjaga kestabilan inflasi di daerahnya masing-masing dan telah melakukan 6 upaya konkrit dalam pengendalian inflasi.

Dua kabupaten di Lampung bersama 88 Pemda lainnya mendapatkan apresiasi dari sekjen Kemendagri Tomsi Tohir atas terlaksananya empat hingga lima upaya konkrit dalam pengendalian inflasi di daerahnya yaitu Pringsewu dan Lampung Tengah. (***)

Editor : Febri Arianto