JAKARTA (Lampungpro.com): Provinsi Lampung merupakan satu dari enam provinsi di Indonesia yang banyak pengaduan masyarakat soal tindakan pungutan liar (pungli). Sekretaris Saber Pungli Pusat, Mayjen Andrie Soetarno, mengatakan ada beberapa daerah yang juga sering dilaporkan masyarakat, karena terdapat pungli di sana.

Menurut dia, daerah yang banyak diadukan kepada pihaknya adalah Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Sumatera Utara, Jawa Timur, Banten, dan Lampung. Bahkan, kalau sempat menyimak di media sosial sekitar tiga hingga empat bulan lalu, ada satu kantor yang mengurusi perizinan di Jawa Barat, di mana seluruh pegawainya kena penindakan semua. Itu termasuk daerah yang banyak dilaporkan ke kami," kata dia, Selasa (1/8/2017). 

Sebelumnya, dilansir Antara, terdapat 10 instansi pemerintah yang paling sering dilaporkan masyarakat karena diduga kerap melakukan pungutan liar (pungli). Hal itu ditegaskan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Jenderal TNI (Pur.) Wiranto, di Jakarta, Selasa (1/8/2017). Kesepuluh instansi pemerintahan itu sering diadukan masyarakat ke Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, kata Wiranto. 

Kesepuluh instansi pemerintah itu, kata Wiranto, adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kepolisian Indonesia, Kementerian Perhubungan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Kesehatan. Kemudian, Kementerian Agama, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Keuangan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, serta Tentara Nasional Indonesia. "Instansi-instansi ini yang laporannya kami anggap berada di atas passing grade," ungkap Wiranto.

Banyaknya pengaduan pungutan liar yang melibatkan 10 instansi itu, kata Wiranto, dia telah menugaskan Satgas Saber Pungli segera menindak pihak-pihak yang terbukti pungli. "Penindakan ini agar jumlah laporan maupun kasusnya dapat berkurang, dan lama-lama hilang. Tapi, kayaknya kalau hilang itu masih perlu waktu," ujar Wiranto. (**/PRO2)