Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (baju putih) saat akan ke Istana Negara untuk diminta sebagai Menteri Pertahanan Jokowi-Ma'ruf. | Ist

JAKARTA (Lampungpro.co): Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio mengkritik langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang akhirnya memasukan Gerindra ke dalam kabinet pemerintahan. Agus khawatir peran check and balance terhadap pemerintah memburuk.

"Yang saya sayangkan kenapa juga Gerindra masuk. Biarkan dia oposisi. Kenapa dimasukan? Kan biayanya tidak sedikit memasukan Gerindra," kata Agus, Kamis (24/10/2019).

Menurutnya, saat ini terjadi ketidakseimbangan politik. Sebab, kini hanya tinggal PKS, PAN, dan Partai Demokrat yang tidak bergabung dengan pemerintah. 

Agus mengatakan pemerintah harus memiliki kontrol agar tidak menjadi absolut. Ia menilai Jokowi bakal menemui 'kesesatan' jika terlalu banyak partai yang jadi bagian pemerintah.

"Karena dari situ jadi tidak ada oposisi kan? Oposisi hanya PKS ya dan PAN kecil. Kan harusnya biar seimbang. Bernegara dan berpolitik itu kan harus saling kontrol. Kalau semua sejalan ya, nggak seru. Malah itu menyesatkan menurut saya," tuturnya.

Selanjutnya, dia pun berharap masyarakat tidak apatis terhadap situasi politik tanah air. Bahkan, kata Agus, masyarakat perlu turun ke jalan jika memang diperlukan. Agus menyinggung aksi demonstrasi di rezim presiden ke-2 RI, Soeharto.

"Menurut saya, masyarakat harus turun lagi seperti zaman Soeharto. Check and balance harus dari publik, karena nggak ada partainya. Partai seragam semua. Teman-teman aktivis jangan pindah jadi anggota DPR atau pejabat, di sisi publik. Stay saja di situ," kata Agus.

Presiden Jokowi telah resmi melantik menteri-menteri yang akan membantunya di kabinet. Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto menjadi Menteri Pertahanan (Menhan) dan Waketum Gerindra Edhy Prabowo sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan. (***/PRO3)