BANDARLAMPUNG (Lampungpro.com): Persoalan gizi pada anak di Lampung mengacu pada Riskesdas 2013 melebihi rata-rata nasional, yakni 42.46 persen dari rerata nasional 37.26 persen. 

"Kami melakukan survei pada dua wilayah yakni di Lampung Tengah dan Bandar Lampung dan hasil survei di Bandar Lampung menyebutkan bahwa penyebab kekurangan gizi pada perempuan dan anak karena tidak adanya petugas gizi di puskesmas," kata Ahmad Sofiyan Hadi, saat bincang eduksi, Sabtu (9/9/2017).

Kegiatan itu diikuti Jejaring Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia (AIMI) Lampung. Hal itu disampaikan Divisi Komunikasi AIMI Cabang Lampung Eni Muslihah dalam siaran pers yang diterima Lampungpro.com. Eni menjelaskan kegiatan itu digelar menjawab persoalan gizi buruk yang terjadi di Indonesia, khususnya Provinsi Lampung.

Dalam bincang edukasi yang berlangsung di Kantor PKK Provinsi Lampung menghadirkan pembicara Ahmad Sofiyan Hadi, Koordinator Program Lembaga Advokasi Perempuan Damar dan Anggun Rusyantia, Pengurus AIMI Cabang Lampung juga Dosen Jurusan Gizi di Poltekkes Tanjungkarang.

Sedangkan, Anggun Rusyantia mengatakan permasalahan malnutrisi di Indonesia mengakar pada kekurangan asupan energi, defisiensi mikronutrien, serta sindrom stunting dan kelebihan gizi. Periode sejak kehamilan sampai dengan usia dua tahun disebut periode kritis bagi anak. Apabila tidak ada perbaikan dalam periode ini maka gagal tumbuh berlangsung permanen dan tumbuh kembang tidak dapat optimal di tahapan selanjutnya.

"Kekurangan zat besi pada 1.000 hari pertama kehidupan manusia akan berdampak pada kekurangan jangka panjang dari fungsi sosio emosional, motorik, kognitif dan fungsi fisiologis lainnya pada tubuh seorang anak," kata Anggun.

Sedangkan ASI tidak lagi dapat menyuplai kebutuhan zat besi setelah bayi berusia 6 bulan. "Intinya, kalau ingin anak cerdas maka cukupi zat besinya sebelum usia dua tahun dan kejar kecukupan gizinya sampai usia lima tahun untuk tumbuh tinggi anak," kata dia.

Pada bincang edukasi tersebut, AIMI Cabang Lampung dan Damar sepakat untuk mendorong Pemerintah Provinsi Lampung agar bersinergi untuk mengatasi persoalan gizi buruk di Lampung dengan berbagai pihak.(**/PRO2)