BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.com) : Sering terlambatnya gaji guru honorer di Lampung, mendorong Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Lampung mengusulkan agar gaji guru honorer di anggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), baik di tingkat provinsi, maupun ditingkat kabupaten/kota. Hal ini diungkapkan Ketua PGRI Lampung, Wayan Satria Jaya, Sabtu (15/9/2018).

"Kami mendorong gaji guru honorer melalui APBD, adalah salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas guru serta bisa mencerdaskan anak bangsa. Kami harap pemerintah memberikan dana gaji melalui APBD sebagai penghasilan guru. Ini tujuannya untuk meningkatkan kualitas guru," kata Wayan. 

Menurutnya, dengan perkiraan jumlah guru honorer di Lampung mulai dari TK, SD, SMP, dan SMA sederajat, yang hingga sampai saat ini mencapai sekitar 120 ribu guru. Sudah saatnya para guru memperoleh upah yang layak dari pemerintah, yang sampai saat ini belum juga terwujud.

"Guru honorer kebanyakan penghasilannya dari BOS. Nilainya pun tidak seberapa, karena sudah dibatasi aturan mengenai penggunaannya. Kalau dianggarkan juga melalui APBD, mudah-mudahan membantu ekonomi guru honor," ujar Ketua STKIP PGRI ini.

Ia menjelaskan, bila gaji guru honorer dapat dianggarkan melalui APBD, ditambah dengan penghasilan di tempat guru mengajar. Maka penghasilan guru akan mendekati angka ideal yang dibutuhkan. "Seharusnya gaji guru honorer itu bisa setara dengan upah minimum yang ditetapkan daerah. Hal itu dikarenakan beban kerja dan tanggung jawab guru honorer di sekolah sama seperti guru ASN," jelasnya.(**/PRO4)