Berita online Lampung, Berita Online Lampungpro.com, Berita Online Indonesia, Berita Pariwisata Lampung, Berita Pariwisata Indonesia, Portal Berita Online, Portal Berita Lampung, Portal Berita Asean Games 2018, Portal Berita Pilgub Lampung, Portal Berita Pilkada 2018

BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.com): Adanya fenomena yang terjadi, yaitu beberapa kader partai yang membelot pada saat Pemilihan Gubernur (Pilgub) Lampung 2018, membuat partai-partai pengusung Calon Gubernur (Cagub) mengingatkan para kadernya agar tunduk pada perintah partai. Hal ini mengingat rawannya kader mendukung cagub di luar kebijakan partai.

Beberapa contoh kader yang mendukung secara terang-terangan calon di luar Partai yang diusung yaitu, Kader PKB yang juga anggota DPRD Lampung Khaidir Bujung dan Midi Iswanto. Kader PAN Saad Sobari dan Habibi. Tentunya soal dukungan Pilgub ini setiap orang memiliki penilaian serta pilihan masing-masing.

Dalam Pilkada pembelotan kader memang sering terjadi karena terkadang dukungan yang diberikan partai dengan pilihan kader berlawanan. Tapi, DPD I Partai Golkar Lampung mengingatkan kepada seluruh kadernya untuk mengamankan kebijakan partai. Hal ini diungkapkan Wakil Ketua DPD I Golkar Lampung I Made Bagiasa.

Menurutnya, ia mengingatkan seluruh kader partai beringin untuk solid mendukung Ketua DPD I Partai Golkar Lampung yang juga Cagub Lampung Arinal Djunaidi. Ia menegaskan bahwa kader Golkar, apalagi legislator yang tidak menjalankan perintah DPP untuk mendukung Arinal-Nunik, akan mendapatkan sanksi sesuai AD/ART partai.

Sementara itu, PDIP pun mengingatkan kadernya agar bisa mengamankan kebijakan partai. Seperti yang diungkapkan Wakil Ketua Bidang Infokom DPD PDIP Lampung I Komang Koheri. Menurut dia, �akan ada ancaman sanksi tegas terhadap kader pembelot. Seluruh kader partai berjargon wong cilik ini harus solid memenangkan Herman HN-Sutono.

"Semua mesin partai dari tingkatan DPD, DPC, ranting, dan anak ranting harus terus bergerak menyosialisasikan pasangan yang resmi diusung oleh partai. Saya pastikan sanksi pemecatan bisa diberikan terhadap kader yang mendukung pasangan di luar keputusan partai. Jika, ada yamg membelot, jelas sesuai AD/ART akan mendapatkan sanksi partai, sampai yang terberat pemecatan. Kalau anggota DPRD di-PAW (pergantian antar waktu)," kata Komang. (REKANZA/PRO2)