BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.com): Musyawarah Daerah (Musda) V Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) Lampung, secara aklamasi memilih Dr. Ir. Sudarma Widjaja, MS sebagai Direktur masa bakti 2018-2022, di Asrama Haji Rajabasa, Bandar Lampung, Sabtu (21/4/2018). Sebelumnya, Sudarma menjabat sebagai Deputi Administrasi dan Keuangan PINBUK masa bakti 2012-2017.

Sudarma yang juga Ketua Program Studi S2 Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Lampung itu, menggantikan Ngatio Haryanto. Selama kepemimpinannya lima tahun ke depan, Sudarma mengatakan akan fokus pada reaktualisasi baitul mal wattamwil (BMT) sembagai lembaga keuangan mikro syariah. Kemudian, membawa BMT kembali ke garis perjuangan awal yakni pemberdayaan ekonomi umat dan menjadikan sistem ekonomi syariah sebagai pendorong ekonomi.

"Banyak yang sudah diperbuat BMT. Namun masih banyak juga cita-cita BMT yang harus kembali diperjuangkan. Misalnya, mengembalikan cita-cita BMT sebagai penggerak sektor riil berdasarkan ekonomi syariah," kata Sudarma yang juga dosen Jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Lampung itu.

Pada kesempatan itu, Sudarma kembali mengingatkan para pengelola BMT yang hadir dari seluruh Lampung pengelola lembaga keuangan itu secara profesional, sehat, dan mandiri. "Faktanya banyak BMT yang dikelola dengan tiga prinsip itu, bahkan banyak yang mandiri dengan omzet miliaran rupiah," kata Sudarma didampingi Ngatio.

Tantangan terbesar PINBUK, kata dia, yakni mengubah paradigma BMT yang lebih condong ke pembiayaan murabahah (jual beli) ke mudharabah (pembiayaan). "Dampak dari murabahah ini kurang mendorong sektor riil. Oleh karena itu, kami akan mendorong agar mudharabah lebih berkembang karena berdampak pada peningkatan sektor usaha kecil dan menengah," kata Sudarma.

Saat ini, terdapat 165 BMT di seluruh Lampung. Dari jumlah itu, mayoritas sehat dan memiliki banyak cabang. Jika ditotal dengan seluruh cabang, jumlahnya mencapai 300 unit. BMT merupakan hak paten milik Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) yang didirakan pada 1995 di era Ketua Umum ICMI BJ Habibie. (PRO1)