Ketua Harian PKDL Lampung, Dewi Mayang Suri Djausal, S.P., M.M. (kiri) | LAMPUNGPRO.CO/Oza

BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.co) : Mewakili Ketua Umum Persatuan Komunitas Disabilitas Lampung (PKDL), Ketua Harian PKDL Dewi Mayang Suri Djausal menghadiri Forum Konsultasi Publik yang digelar Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Bandar Lampung di Ruang Sungkai, Balai Keratun, Provinsi Lampung, Kamis (27/8/2026).

Kegiatan yang mengangkat semangat sinergi inovasi pelayanan publik inklusif dan ramah kelompok rentan tersebut dibuka oleh Gubernur Lampung yang diwakili Kepala Bappeda Provinsi Lampung, Anang Risgiyanto.

Forum ini menjadi wadah memperkuat koordinasi antara BPOM, pemerintah daerah, masyarakat, komunitas, dan berbagai pemangku kepentingan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus memperkuat pengawasan keamanan obat dan pangan di Lampung.

Dalam kegiatan tersebut, peserta juga menandatangani komitmen bersama sebagai bentuk dukungan terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik. Komitmen itu terutama diarahkan agar masyarakat, termasuk penyandang disabilitas dan kelompok rentan, memperoleh akses pelayanan yang setara, mudah, aman, dan sesuai kebutuhan.

Dewi Mayang Suri Djausal menilai pelaksanaan forum tersebut menjadi langkah positif karena membuka ruang yang lebih luas bagi kelompok disabilitas untuk menyampaikan kebutuhan dan pengalaman mereka dalam mengakses pelayanan publik.

Menurut Mayang, pelayanan publik yang baik tidak cukup hanya memenuhi standar administratif, tetapi juga harus memastikan seluruh masyarakat dapat mengakses layanan tanpa menghadapi hambatan berdasarkan kondisi fisik maupun sosial.

“Kegiatan ini sangat menginspirasi, khususnya bagi penyandang disabilitas dan kelompok rentan yang membutuhkan akses pelayanan secara setara. Inovasi yang dilakukan BPOM Bandar Lampung tentu harus kita apresiasi dan terus didukung,” ujar Mayang.

Ia berharap semangat pelayanan inklusif tidak berhenti pada forum atau kegiatan seremonial, tetapi dapat diterapkan secara nyata dalam berbagai layanan pemerintah maupun lembaga pelayanan publik.