BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.co) : Universitas Teknokrat Indonesia menandatangani nota kesepahaman kerjasama dengan Kepolisian Daerah (Polda) Lampung, untuk mewujudkan sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan tangguh.

Penandatanganan nota kesepahaman kerjasama antara Universitas Teknokrat Indonesia dengan Polda Lampung ini dilakukan di Ruang Kerja Kepala Biro Sumber Daya Manusia (Karo SDM) Polda Lampung, Rabu (22/4/2020). Dengan dihadiri langsung oleh Rektor Universitas Teknokrat Indonesia yang diwakili Wakil Rektor Bidang Akademik Mahathir Muhammad.

Selain itu, penandatanganan kerjasama ini juga dihadiri langsung oleh Kepala Biro Sumber Daya Manusia Polda Lampung Kombes Pol Novian Pranata, yang disaksikan secara langsung oleh Kapolda Lampung Irjen Pol Purwadi Arianto.

Dalam kesempatan ini, Mahathir Muhammad menjelaskan, bahwasanya kerjasama ini meliputi pengawasan esternal penerimaan pegawai negeri pada Polri seperti penerimaan Taruna Akademi Kepolisian (Akpol), SIPSS, Bintara, Tamtama, serta PNS Polri.

"Selain itu, kerjasama ini juga meliputi pengawasan seleksi pendidikan dan pengembangan (DIKBANG). Sehingga nantinya, dengan kerjasama ini dapat menciptakan sumber daya manusia (SDM) Polri yang unggul dan tangguh," jelas Mahathir Muhammad.
 
Dalam kesempatan ini, Mahathir Muhammad mengucapkan rasa terima kasih kepada Polda Lampung, atas kepercayaan yang diberikan kepada Universitas Teknokrat Indonesia, sebagai kampus swasta dalam pengawasan penerimaan pegawai negeri pada Polri tahun ini.

"Saya berterimakasih atas kepercayaan Polda Lampung, kepada Universitas Teknokrat Indonesia diberikan kepercayaan sebagai pengawas eksternal dalam penerimaan pegawai negeri pada Polri. Saya berharap kerjasama ini, nantinya bisa meningkatkan kualitas dan kapasitas SDM Polri kedepannya," kata Mahathir Muhammad.

Dalam kerjasama ini, juga memiliki tujuan kesepakatan bersama agar penerimaan pegawai negeri pada Polri serta Dikbang, dapat berjalan dengan aman, lancar, tidak terjadi penyimpangan, dapat terlaksana, dan serta memenuhi kaidah bersih, transparan, akuntabel, dan humanis sesuai dengan Program Reformasi Bikrokrasi Polri.(FEBRI/PRO2)