JAKARTA (Lampungpro.co): Presiden Joko Widodo (Jokowi) berencana menghilangkan jabatan struktural eselon III dan IV PNS di periode kedua kepemimpinannya. Hal tersebut dilakukan agar jabatan fungsional lebih diperbanyak untuk menghargai keahlian.

Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN), Mohammad Ridwan, mengatakan kebijakan itu sudah diterapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). "Sudah ada contoh di BPKP. Sama di KPK juga gitu," kata dia, Rabu (23/10/2019).

Ia menjelaskan, untuk KPK saat ini pejabat strukturalnya hanya terdiri atas eselon I dan eselon II. Sementara eselon III dan IV diisi pegawai fungsional paling senior yang difungsikan sebagai koordinator. "KPK kan eselon I dan eselon II, lalu penyidik dan jabatan fungsional lain. Tapi di penyidik-penyidik itu ada 1-2 orang, misalnya yang diminta jadi koordinator (pengganti eselon III dan IV)," jelas Ridwan.

BPKP juga demikian. Di lembaga itu hanya ada eselon I dan II di kantor pusat, sementara di kantor perwakilan provinsi hanya eselon II. Sisanya merupakan pejabat PNS fungsional. "BPKP itu ada perwakilan eselon II di daerah. Di sana pejabat strukturalnya cuma kepala perwakilan dan Kabag TU saja, lainnya itu fungsional. Untuk menjembatani komunikasi pekerjaan, ada koordinator. Jadi katakanlah fungsional yang paling senior itu koordinator," ucap Ridwan.

Menurut Ridwan, apabila rencana Jokowi ini terlaksana, maka biaya pegawai dalam APBN akan berkurang. Menengok pejabat PNS eselon III dan IV selama ini memperoleh biaya tunjangan jabatan. "Jadi meskipun enggak banyak, tapi tunjangan struktural itu ada sehingga ada efisiensi," tegas Ridwan.(**/PRO2)