KALIANDA (Lampungpro.com): Pemerintah menyiapkan kurikulum terkait kebencanaan masuk ke dalam pendidikan siswa dan masyarakat. Pendidikan tersebut meliputi tanah longsor, gempa, dan tsunami.

Pendidikan mengenai kebencanaan dimulai di Januari ini baik di tingkat sekolah maupun di tingkat masyarakat, kata Presiden Jokowi saat meninjau Desa Way Muli, Kecamatan Rajabasa, Lampung Selatan, Rabu (2/1/2019) siang.

Saat meninjau Way Muli, Kepala Negara didampingi Menko Polhukam Wiranto, Menteri Kesehatan Nila Moeloek, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian, dan Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo. Tercatat sebanyak 118 orang meninggal dan 490 rumah mengalami kerusakan.

Banyaknya korban jiwa tersebut karena rumah warga yang sebagian besar berada tepat di bibir pantai. Oleh karena itu, Presiden Jokowi menginstruksikan jajaran terkait untuk melakukan penanganan cepat bagi para korban bencana tsunami di Selat Sunda yang ada di Lampung Selatan. Pemerintah akan segera melakukan pembangunan kembali rumah warga yang rusak akibat bencana tersebut.

Tadi rakyat meminta agar segera rumahnya dibangun. Kita akan masuk ke situ, ke tahap rekonstruksi dan pembangunan. Tidak ada hunian sementara. Jadi langsung akan dibangun rumah, ujar Presiden Jokowi.

Presiden mengatakan pemerintah akan sekaligus melakukan relokasi terhadap wilayah hunian milik warga yang akan segera dibangun itu. Lahan seluas 2 hektare berjarak kurang lebih 400 meter dari lokasi semula telah disiapkan sebagai lokasi hunian baru yang relatif lebih aman dari bencana serupa.

Penataan tata ruang terutama bagi wilayah di sekitar garis pantai, menurut Kepala Negara, mendesak untuk dilakukan. Dia menyebutkan, untuk mengurangi risiko jatuhnya korban jiwa akibat bencana salah satunya dapat dilakukan dengan penataan tata ruang itu. Kita tidak hanya berbicara sekarang, tidak hanya berbicara lima tahun ke depan, tidak hanya berbicara 10 tahun ke depan. Tapi berbicara 20, 30, atau 50 tahun ke depan, kata Kepala Negara. (PRO1)