JAKARTA (Lampungpro.com): Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) dari 23 Kecamatan yang ada di Kabupaten Lampung Utara, berencana melakukan Aksi ke Pemerintah Kabupaten setempat, terkait pembayaran Alokasi Dana Desa, Tahun 2018.

Diketahui hal itu dilakukan, karena tidak sesuainya kesepakatan antara pihak Apdesi Lampura dengan pihak BPKAD Lampura terkait pembayaran ADD tahun 2018. Hal ini telah dijanjikan pihak BPKAD bahwa, pembayaran ADD pada bulan Mei 2019 ini akan di Alokasikan sebanyak 3 bulan. Namun hal itu tidak sesuai dengan kata sepakat yang di janjikan oleh BPKAD Pemkab Lampura, saat bertemu perwakilan pihak Apdesi beberapa waktu yang lalu.

Namun saat Lampungpro.com, hendak mengklarifikasikan hal tersebut di atas, baik Ketua Apdesi Lampura Edwar maupun Sekretaris Apdesi, Hendri tidak dapat di hubungi, bahkan menolak saat Lampungpro.com hubungi melalui ponselnya, Minggu (19/5/2019) kemarin

Dari sumber yang Lampungpro.com dapat, hal itu dilakukan Apdesi dalam hal menindaklanjuti hasil musyawarah antara, Dewan Pimpinan Cabang (DPC), Dewan Pimpinan Kecamatan (DPK), dan Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indinesia (Apdesi) se-Lampura, yang di adakan di Kantor Apdesi setempat pada Kamis 16 Mei 2019.

Untuk itu Apdesi berencana melakukan Aksi, guna mempertanyakan hak dari 323 desa, se- Kabupaten Lampung Utara. Yang rencananya akan dilakukan, pada Selasa 21 Mei 2019. Dengan menurunkan massa sebanyak 2000 massa gabungan dari 323 desa yang ada.

Selain itu, dari informasi yang Lampungpro.com himpun, bahwa surat izin Aksi, telah di layangkan ke Mapolres Lampura, pada Jum'at 17 Mei 2019, terkait akan adanya aksi yang akan dilakukan tersebut. Diketahui, aksi tersebut akan menurunkan massa gabungan dari 232 desa yang meminta kepada Pemkab Lampura, untuk dapat mengalokasikan ADD tahun 2018 selama 3 bulan.

Sesuai dengan janji yang telah di sepakati pihak BPKAD beberapa waktu yang lalu, dengan pihak Apdesi Lampura. Dimana jumlah Aparat desa se- Kabupaten Lampung Utara, mencapai 8.098 orang, dengan pengertian selama ADD belum juga di bayar otomatis akan menghambat kinerja dan roda Pemerintahan desa.(RIKI/PRO2)