Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan saat jadi pembicara seminar ketahanan pangan yang digelar PWI Lampung di Grand Mercure Hotel, Rabu (28/5/2025). LAMPUNGPRO.CO

BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.co): Isu ketahanan pangan nasional menjadi sorotan utama dalam diskusi publik bertajuk "Pers Mengawal Ketahanan Pangan Nasional" yang digelar dalam rangka peringatan HUT ke-55 Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Lampung di Hotel Grand Mercure, Rabu (28/5/2025). Kegiatan ini menghadirkan sejumlah panelis dari unsur kepolisian, kementerian, dan Pemerintah Provinsi Lampung.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Satgas Pangan Polda Lampung Kombes Pol Dery Agung Wijaya menegaskan bahwa sektor pangan menghadapi tantangan serius dari praktik mafia pangan dan spekulasi harga yang dilakukan sejumlah oknum demi keuntungan besar.

"Ini kejahatan terorganisir. Tapi Satgas Pangan tak hanya fokus pada penindakan, kami juga mendukung program swasembada pangan yang menjadi prioritas nasional," ujar Dery, yang juga menjabat Dirreskrimsus Polda Lampung.

Dery menjelaskan, Lampung berpotensi besar sebagai lumbung pangan nasional. Bahkan, dengan pengelolaan optimal dan dukungan semua pihak, Lampung dinilai mampu masuk tiga besar provinsi penghasil pangan di Indonesia. Untuk itu, pihaknya telah mengaktifkan delapan tim pengawasan yang mencakup distribusi pupuk, bahan pokok, hingga gabah dan BBM.

"Kami rutin melakukan pengecekan di pasar-pasar di 15 kabupaten/kota untuk memastikan ketersediaan dan kestabilan 12 bahan pokok. Bila ada pelanggaran, kami siap ambil tindakan tegas," tandasnya.

Sementara itu, Plt Dirjen Hortikultura Kementerian Pertanian RI, Taufik Ratule, menyatakan bahwa swasembada pangan merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang harus dikejar dengan strategi cepat dan terukur.

"Semua bahan harus disiapkan dari hulu ke hilir, termasuk benih unggul, ketersediaan pupuk, irigasi, hingga optimalisasi lahan. Kami juga dorong peran petani milenial dalam modernisasi pertanian," jelas Taufik.

Menurutnya, ancaman pangan global harus dihadapi dengan kesiapsiagaan nasional. Apalagi, pasca-El Nino 2023, berbagai negara mengalami krisis pangan. “Indonesia sudah melakukan mitigasi. Produksi mulai stabil dan peluang ekspor terbuka. Tapi ini hanya bisa dicapai jika semua stakeholder satu komando,” katanya.

Dari sisi daerah, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Lampung, Bani Ispriyanto, menekankan bahwa Lampung ditargetkan meningkatkan produksi gabah menjadi 3,5 juta ton pada 2025. Saat ini produksi Lampung sudah menyentuh angka 2,79 juta ton, jauh melebihi kebutuhan lokal sebesar 870 ribu ton.

"Namun kami diminta menopang provinsi lain. Masalahnya, kami masih menghadapi alih fungsi lahan. Sejak 2019, luas baku sawah turun 24 ribu hektare," ungkap Bani.

Selain itu, ketersediaan alat dan mesin pertanian (alsintan) juga masih minim. Lampung baru memiliki 6.821 unit dari kebutuhan ideal 88 ribu unit. Infrastruktur irigasi pun turut menjadi masalah krusial, dengan jaringan irigasi rusak berat mencapai 106 ribu meter dan sedimentasi besar yang mengganggu suplai air ke sawah.

“Jumlah petani juga makin menurun, didominasi usia di atas 55 tahun. Generasi muda belum tertarik pada sektor pertanian. Ini tantangan besar yang harus segera kita atasi,” pungkasnya.

Diskusi ini didukung sejumlah perusahaan dan instansi seperti PT Pertamina Hulu Energi Offshore Southeast Sumatera (PHE OSES), PT Bukit Asam, Bank Indonesia, Bank Mandiri, BRI, BNI, Bank Lampung, PTPN 4 dan 1 Regional 7, Perum Bulog, serta stakeholder lainnya. (***)

Editor Amiruddin Sormin