Sekdaprov Lampung Saat Hadiri Rakor Akhir GTRA 2025 | Lampungpro.co/Dok Kominfo

BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.co): Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung mendorong pelaksanaan program reforma agraria, agar bisa menjadi pilar ekonomi berbasis desa, saat rapat koordinasi (Rakor) akhir, Penyelenggaraan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Tahun 2025, di Aula Kantor BPN Lampung, Kamis (18/9/2025).

Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung, Marindo Kurniawan mengatakan, reforma agraria merupakan agenda strategis nasional untuk mewujudkan keadilan sosial.

Program tersebut, dijalankan melalui penataan penguasaan, pemilikan, dan pemanfaatan tanah, legalisasi aset, penguatan kelembagaan, penyelesaian konflik, serta pemberdayaan masyarakat sesuai Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023.

"Cita-cita besar reforma agraria tidak akan tercapai tanpa kerja nyata, komitmen kuat, dan kolaborasi lintas sektor. Skema ini harus dilaksanakan secara utuh, melalui integrasi pemberian aset dan pembukaan akses, agar manfaatnya langsung dirasakan masyarakat," kata Marindo Kurniawan.

Menurutnya, pelaksanaan reforma agraria tidak hanya sebatas dokumen atau data, tetapi harus menjadi transformasi sosial yang nyata. Pemprov Lampung berharap, koordinasi lintas sektor dapat memperkuat sinergi antara pusat, daerah, hingga pemangku kepentingan desa.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah BPN Lampung sekaligus Ketua Pelaksana Harian GTRA, Hasan Basri Natamenggala menyampaikan capaian terbaru dalam pelaksanaan program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA).

Hasan menyebut, tim GTRA berhasil mengidentifikasi potensi objek reforma agraria seluas 1.207 hektare di Lampung Timur dengan subjek sebanyak 3.881 jiwa.

"Data yang dihasilkan sangat lengkap, baik objek maupun subjeknya. Potensi ini akan segera ditindaklanjuti melalui penataan aset, jadi kami berharap, hasil ini bisa mempercepat realisasi reforma agraria di daerah," sebut Hasan Basri Natamenggala.