Sekdaprov Lampung Saat Hadiri Rakor Akhir GTRA 2025 | Lampungpro.co/Dok Kominfo

Hasan menjelaskan, lahan yang masuk dalam program di Lampung Timur berasal dari bekas penempatan kolonial Belanda, yang kemudian berubah menjadi kawasan transmigrasi pada masa kemerdekaan. Status tanah tersebut, juga dinilai clean and clear, sehingga layak untuk ditindaklanjuti dalam program reforma agraria.

Meski demikian, Hasan menekankan reforma agraria tidak boleh berhenti pada penerbitan sertifikat tanah. Pemerintah juga harus memastikan akses masyarakat terhadap permodalan, pendampingan usaha, dan sarana produksi, agar manfaat ekonominya bisa benar-benar dirasakan.

"Profil usaha di lokasi tersebut masih sederhana, karena itu, akses permodalan dan pendampingan sangat penting. Hal ini sejalan dengan tiga cita Pemprov Lampung dalam mewujudkan ekosistem ekonomi berbasis desa," jelas Hasan.

Hasan juga mengapresiasi kerja tim GTRA Lampung maupun kabupaten/kota, yang telah menunjukkan dedikasi tinggi meski menghadapi banyak hambatan. Hasan menekankan pentingnya membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di desa, agar masyarakat tidak perlu bergantung pada lapangan pekerjaan di perkotaan.

Dalam kesempatan itu, Sekda Marindo Kurniawan menyerahkan secara simbolis hasil kerja tim GTRA Lampung kepada Kepala Kantor Pertanahan Lampung Timur, untuk segera ditindaklanjuti.

Proses selanjutnya, akan ditentukan apakah melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) atau redistribusi tanah.

Selain fokus di Lampung Timur, Tim GTRA Lampung juga terus memantau dan membantu penyelesaian konflik agraria di daerah lain, termasuk kasus di Lampung Tengah yang sedang diinisiasi Tim GTRA kabupaten.