Rakor Dinas Kominfotik Se-Lampung | Lampungpro.co/Dok Kominfo

BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.co): Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menganggap, transformasi digital bukan lagi sekadar wacana, tetapi sudah menjadi kebutuhan mutlak dalam tata kelola pemerintahan modern.

Menyadari hal itu, Pemprov Lampung melalui Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) terus memperkuat koordinasi lintas daerah untuk mewujudkan Sistem Pemerintahan Berbasis Digital (SPBD) melalui Rapat Koordinasi (Rakor) Kepala Dinas Kominfotik se-Lampung yang dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung, Marindo Kurniawan di Ruang Command Center, Diskominfotik Lampung, Jumat (25/7/2025).

Sekdaprov Lampung, Marindo Kurniawan mengatakan, transformasi digital bukan lagi pilihan, karena hal tersebut merupakan suatu keharusan untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih cepat, lebih transparan, dan efisien.

Sekdaprov Lampung turut menekankan pentingnya peran strategis Dinas Kominfotik, sebagai penggerak inovasi digital di daerah, yang tidak hanya mengelola teknologi dan data, tetapi juga menjadi motor utama dalam membangun e-government dan mewujudkan Lampung sebagai Smart Province.

Untuk memperkuat implementasi digitalisasi pemerintahan, Sekda Lampung menggarisbawahi tujuh langkah strategis yang harus dijalankan seluruh jajaran Kominfotik di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, yaitu memperkuat sinergi dan integrasi antar daerah dalam pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas layanan publik.

Lalu mensosialisasikan platform LampungIn, sebagai ruang interaktif antara warga dan pemerintah daerah, sebuah hadiah digital untuk rakyat Lampung. Meningkatkan kapasitas SDM TI agar adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Kemudian menjamin integrasi data sektoral seluruh OPD dalam Portal Satu Data Lampung, memperkuat peran Kominfotik sebagai walidata sesuai amanat Perpres 39 Tahun 2019. Mendorong inovasi layanan digital yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Selanjutnya mengutamakan keamanan siber (cyber security) dalam setiap implementasi teknologi agar sistem dan data pemerintahan terlindungi, serta mengembangkan kebijakan berbasis data (datandriven policy) untuk pengambilan keputusan yang akurat dan tepat sasaran.

Sementara itu, Kepala Diskominfotik Lampung, Ganjar Jationo menegaskan, kegiatan tersebut turut menjadi momentum penting memperkuat koordinasi dan berbagi antar Dinas Kominfo se-Lampung.

"Melalui forum ini, kami bisa menduplikasi inovasi terbaik antar kabupaten/kota agar tercipta ekosistem digital yang inklusif dan merata di seluruh wilayah Lampung," tegas Ganjar Jationo.

Menurutnya, kekuatan digitalisasi tak hanya terletak pada infrastruktur teknologi, melainkan pada kolaborasi lintas daerah dan kesamaan visi dalam membangun sistem pemerintahan digital yang terintegrasi.

Rakor ini turut menghadirkan Kepala BPS Lampung, Ahmad Riswan Nasution, sebagai narasumber utama. Dalam paparannya, Ahmad Riswan menjelaskan, data yang dikelola BPS terbagi menjadi tiga jenis: statistik dasar, statistik sektoral, dan statistik khusus. Ketiganya merupakan pilar penting untuk mendukung pengambilan kebijakan berbasis data (evidence based policy).

Salah satu data penting yang baru saja dirilis adalah tingkat kemiskinan Lampung Maret 2025 yang tercatat sebesar 10,00 persen, turun 0,62 persen poin dari September 2024. Penurunan ini merupakan yang tercepat kedua di Indonesia setelah Gorontalo.

Data ini bukan sekadar angka, tapi cermin dari hasil kerja keras daerah dalam menurunkan kemiskinan melalui kebijakan yang tepat sasaran.

Rakor ini menjadi bagian dari komitmen Pemprov Lampung dalam menyukseskan Tiga Cita Gubernur Lampung yakni Lampung Sejahtera, Lampung Berdaya Saing, dan Lampung Inklusif.

Oleh karenanya, digitalisasi pemerintahan diharapkan dapat menjadi motor utama yang mendorong efisiensi layanan, partisipasi publik, dan pembangunan yang berkeadilan. (***)

Editor : Febri Arianto