Rakorwil PI Sumatera | Lampungpro.co

"Ketika ada masukan-masukan, kami coba atasi di tingkat pusat, bahkan kami hadirkan DPD, sehingga pemerintah pusat tahu masalahnya. Itu yang lebih mempercepat mata rantai permasalahan bisa diatasi," sebut Barkah.

Barkah juga menilai, peluang untuk meningkatkan pembangunan rumah nasional masih terbuka lebar. Sebab pengembangan kawasan secara bertahap hingga tingkat kecamatan, dapat meningkatkan kontribusi pengembang dalam memenuhi kebutuhan hunian masyarakat.

Sejalan dengan itu, BP Tapera menilai penguatan kolaborasi dengan asosiasi pengembang menjadi salah satu langkah penting untuk menekan backlog perumahan.

Sementara itu, SVP Strategis Marketing I BP Tapera, Mungki IP menjelaskan, backlog perumahan di Lampung pada 2025 mencapai sekitar 146,5 ribu unit, atau sekitar 6,34 persen dari total kebutuhan rumah, dan backlog di Lampung itu lebih kurang di angka 6,34 persen.

"Sementara kalau secara jumlah di Lampung itu 146,5 ribu pada tahun 2025. Ini merupakan bagian dari upaya kami datang ke wilayah, sehingga ini untuk sama-sama meminimalisasi backlog yang ada," jelas Mungki.

Mungki menilai, Bandar Lampung menjadi wilayah dengan jumlah backlog tertinggi, karena kondisi tersebut dipengaruhi sejumlah faktor, mulai dari kemampuan ekonomi masyarakat hingga masih terbatasnya informasi mengenai program rumah subsidi.

Untuk mempercepat penyerapan rumah subsidi, BP Tapera saat ini menggandeng 43 bank penyalur dan 22 asosiasi pengembang, termasuk PI. Tahun ini, PI mendapat target penyediaan sekitar 10.510 unit rumah subsidi.