Gedung RSUDAM Lampung | Lampungpro.co

BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.co) : Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moeloek (RSUDAM) Lampung terkena dampak efisiensi anggaran yang dilakukan Pemerintah Provinsi Lampung, dengan pemangkasan mencapai Rp 22 miliar pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025. Akibatnya, sejumlah program pembangunan infrastruktur harus ditunda.

Direktur RSUDAM Lampung, Lukman Pura, mengungkapkan bahwa sebelum dilakukan efisiensi, rumah sakit yang ia pimpin mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp 111 miliar dalam APBD tahun ini. Namun, setelah penyesuaian, jumlah tersebut menyusut menjadi Rp 89 miliar.

“Efisiensi juga berdampak pada kami. Dari pagu awal sebesar Rp 111 miliar, kini tersisa Rp 89 miliar. Artinya, kami mengalami pemangkasan anggaran sekitar Rp 22 miliar,” ujar Lukman Pura saat ditemui di RSUDAM, Senin (24/2/2025).

Salah satu dampak signifikan dari efisiensi ini adalah tertundanya pembangunan gedung bedah lantai 4 yang sebelumnya direncanakan untuk meningkatkan kapasitas tempat tidur pasien.

“Rencana awalnya, kami akan melanjutkan pembangunan gedung bedah lantai 4. Jika pembangunan itu terealisasi, kapasitas tempat tidur di RSUDAM bisa bertambah dari 625 menjadi 700 hingga 800 bed. Namun, karena anggaran mengalami pemotongan, proyek ini harus ditunda,” jelasnya.

Meskipun terkena efisiensi anggaran, Lukman menegaskan bahwa hal tersebut tidak akan berdampak pada pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Ia memastikan bahwa efisiensi hanya akan diterapkan pada sektor penunjang, bukan pada layanan medis.

“Efisiensi ini tidak boleh sampai mengganggu pelayanan kesehatan. Kami tetap akan mengutamakan kualitas layanan medis kepada masyarakat. Penyesuaian hanya akan dilakukan pada sektor penunjang, seperti infrastruktur dan fasilitas tambahan,” katanya.

Lebih lanjut, Lukman menyatakan bahwa pihaknya akan mengurangi kegiatan yang bersifat seremonial serta melakukan penghematan dalam operasional rumah sakit.

“Efisiensi juga diterapkan pada berbagai kegiatan yang tidak mendesak, seperti sidang dan rapat. Untuk peralatan, jika tersedia lebih dari satu, maka kami akan mengoptimalkan pemakaian alat yang sudah ada terlebih dahulu,” tambahnya.

Sebagai informasi, Pemprov Lampung telah mengumumkan efisiensi anggaran APBD 2025 dengan total pemangkasan mencapai Rp 600 miliar. Kebijakan ini menyasar berbagai pos anggaran, termasuk belanja alat tulis kantor (ATK) yang dipangkas hingga 90 persen, serta belanja makan dan minum rapat yang dikurangi sekitar 80 persen.

Selain itu, beberapa pos lain yang turut terkena efisiensi antara lain belanja cetak, penggandaan dokumen, dan perlengkapan kantor yang masing-masing dipotong hingga 70-95 persen. Belanja perjalanan dinas dikurangi sekitar 60 persen, sementara anggaran pemeliharaan dan sewa gedung atau ruang pertemuan dipangkas hingga 75-95 persen.

Belanja honorarium dan konsultan masing-masing mengalami pemotongan sekitar 50 persen, sedangkan anggaran untuk kursus, pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis dikurangi sekitar 75 persen. Pemangkasan juga berlaku untuk belanja pendukung dan operasional lainnya.

Kebijakan efisiensi ini dilakukan sebagai langkah strategis untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran di tengah kondisi ekonomi yang menuntut pengelolaan keuangan daerah yang lebih bijak.

Meski demikian, Lukman berharap agar di masa mendatang ada solusi lain yang memungkinkan pembangunan fasilitas kesehatan tetap berjalan tanpa mengorbankan aspek pelayanan kepada masyarakat.

“Kami memahami kondisi keuangan daerah, tetapi kami juga berharap agar pemerintah tetap memperhatikan kebutuhan fasilitas kesehatan. Pelayanan kesehatan adalah kebutuhan dasar masyarakat yang harus tetap menjadi prioritas,” tutupnya. (***)