MESUJI (Lampungpro.com): Semua kepala desa di Kabupaten Mesuji harus siap berperan aktif dalam pemberantasan KKN, bekerja secara transparan, obyektif,  jujur, dan akuntabel. Serta, tidak akan melakukan tindakan perjudian, penyalahgunaan narkoba, dan tindakan asusila.

Hal itu tertuang dalam dokumen pakta integritas yang ditanda tangani kepala desa (kades) dari 105 desa se-Kabupaten Mesuji, saat rapat koordinasi desa (rakordes) di Aula Sekretariat Daerah setempat, Selasa (4/4/2017).

Penandatanganan itu disaksikan langsung Bupati Mesuji Khamami. Selain itu, juga dilakukan penandatanganan surat pernyataan kesanggupan menjalankan tugas yang ditujukan kepada Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se-Kabupaten Mesuji. Dengan ditandatanganinya pakta integritas ini, seluruh kepala desa telah mengkikrarkan diri untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, kata Khamami.

Menurut dia, jika suatu saat ada kepala desa yang melanggar pakta integritas, berarti harus siap untuk mundur dari jabatan. Begitu juga dengan anggota BPD, jika sudah tidak mampu menjalankan tugasnya juga harus siap untuk mundur, kata Khamami.

Pada kesempatan itu juga dilakukan sosialisasi dan pembagian tiga peraturan bupati (perbup) sebagai dasar hukum penyusunan APBDes Tahun 2017. Di antaranya, Perbup Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, Honorarium Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa, RT, dan Linmas Tahun Anggaran 2017.

Selain itu, Perbup Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran 2017. Serta, Perbup Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengalokasian Alokasi Dana Desa dan Besaran Alokasi Dana Desa Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran 2017. Saya berharap jalankan komitmen ini sebaik mungkin agar pembangunan di Kabupaten Mesuji terus maju demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kata dia. (RIO/PRO2)