BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.com): Anggota DPD RI, Andi Surya, berharap pergantian Kapolda Lampung dari Irjen Suroso Hadi Siswoyo ke Irjen Suntana dapat menenteramkan Provinsi Lampung terutama persoalan tanah. Senator asal Lampung itu menilai pergantian itu harus dimaknai sebagai dinamika dalam tubuh Polri.

"Persoalan mendasar dan sentral di Lampung adalah keresahan rakyat adalah kasus-kasus pertanahan, baik hak guna usaha, hak pengelolaan, hak guna bangunan, dan groonKaart. Salah satunya kasus tanah GroonKaart Belanda yang diklaim PT Kereta Api Indonesia (KAI). Padahal lahan-lahan GroonKaart ini ditempati rakyat kebih dari 50 tahun. Lalu juga terkait status rumah-rumah dinas yang ditempati keluarga pensiunan PJKA sebagai ahli waris lebih dari 40 tahun lalu," kata Andi Surya, Sabtu (6/1/2017).

Andi berharap Kapolda baru dapat berkoordinasi dengan seluruh jajaran kepolisian terutama Polresta Bandar Lampung utk melakukan pengamanan menjaga status quo saat ini. "Oleh karena kasus tanah GroonKaart ini masih dalam advokasi Badan Akuntabilitas Publik DPD RI. Maka status lahan dan rumah-rumah dinas itu adalah merupakan hak dari ahli waris karena lahan GroonKaart dikuasai negara bukan milik BUMN PT KAI," kata Andi.

Apalagi warga rata-rata memegang surat pemberian rumah dinas dr PJKA saat itu, PBB, pembayaran listrik, dan sebagian sudah mengantongi Surat Keterangan Lahan sbg alat bukti yang ditempati warga saat ini. "Untuk merujuk masalah ini kembali pada UUPA No. 5/1960 dan UU Perkeretaapian No. 23/2007 yang menegaskan lahan PT KAI adalah enam meter kiri kanan rel, tidak lebih," kata Andi.

Dia juga berharap Kapolda baru dapat mengarahkan Polresta untuk tidak membantu PT KAI dalam menggusur atau mengosongkan rumah-rumah dinas PJKA milik warga seperti yang terjadi beberapa waktu lalu. "Saat ini tahun politik, mari bersama menjaga tatanan ketentraman dan kenyamanan di tengah masyarakat agar Pilkada tidak terganggu kehebohan di sepanjang rel kreta api di Bandar Lampung khususnya," kata Andi. (PRO1)