Wakil Direktur Bidang Keuangan dan Umum Polinela, Prof. Dr. Ir. Beni Hidayat, M.Si. | LAMPUNGPRO.CO

Pokok revisi bertujuan menyeimbangkan fleksibilitas dan kreativitas dengan tata kelola (governance) yang efektif, seperti penggunaan pendapatan langsung dan belanja fleksibel.

Paparan materi dilanjutkan oleh Pelaksana Seksi Pembinaan Pelaksanaan Anggaran ID, Nanda Rani Zulsa Andini.

Penutupan anggaran 2025, terdapat batas akhir penting yang harus dipatuhi, termasuk pendaftaran kontrak, pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk pembayaran kontraktual maupun non-kontraktual, dan penyetoran sisa Uang Persediaan (UP)/Tambahan Uang Persediaan (TUP) di Polinela.

Sosialisasi ini juga menyoroti pentingnya perbaikan Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) di Kampus Polinela.

Meskipun nilai IKPA Polinela per Oktober 2025 sudah Sangat Baik (97.67), perlu perhatian khusus pada indikator Deviasi Halaman III DIPA dan percepatan penyerapan anggaran untuk menghindari penumpukan di akhir tahun.

Selain itu, kedua narasumber juga menyoroti dasar hukum terbaru terkait pengelolaan keuangan BLU, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perbendaharaan Negara, khususnya Pasal 68 dan 69, serta Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 jo. PP Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU).

Melalui kegiatan ini, Kampus Polinela menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan tata kelola keuangan dan aset yang transparan, akuntabel, serta sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan BLU.