BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.com) : Konflik yang terjadi di DPP Partai Hanura turut membawa DPD Hanura Lampung kedalam pusarannya. Hal ini terjadi lantaran diterbitkannya Surat Keputusan DPP Hanura No: Skep/37/DPP-Hanura/I/2018 tentang Pemberhentian Sri Widodo sebagai ketua DPD Hanura Lampung dan pengangkatan Andi Surya sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD Hanura Lampung.

Surat ini diterbitkan di Jakarta tanggal 21 Januari 2018 dan ditandatangani langsung oleh Ketua Umum DPP Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) dan Sekretaris Jenderal Herry Lotung Siregar. Sebelumnya OSO digulingkan lewat Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub), dimana beberapa DPD dan DPC melakukan Mosi terhadap OSO. Munaslub ini kemudian mengangkat Daryatmo sebagai Ketua Umum dan Sarifuddin Suding sebagai Sekjen.

OSO kemudian memecat Suding karena dianggap sebagai dalang dari kekisruhan partai dan mengganti Sekjen ke Herry Lotung Siregar. Pergantian Sekjen ini pun direstui oleh Kemenkumham dengan diterbitkannya surat kemenkumham. OSO pun melakukan pembersihan dengan memecat beberapa kader pembelot.

Plt. Ketua DPD Hanura Lampung Andi Surya membenarkan penunjukan dirinya sebagai Plt. Menurutnya, penunjukan sebagai Plt. Ketua DPD Hanura Lampung lantaran adanya munaslub yang digelar di Bambu Apus yang memosi tidak percaya OSO. Ia menilai munaslub itu inkonstitusional dan melanggar aturan partai. Ia pun membeberkan tugasnya sebagai Plt. Ketua DPD Hanura adalah untuk menggelar Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub).

Sementara Sekretaris DPD Hanura Lampung Yozi Riza mengatakan, munaslub di Bambu Apus merupakan aspirasi yang disampaikan seluruh pengurus DPC dan DPD se Indonesia. Aspirasi ini juga memunculkan mosi tidak percaya ke OSO, yang kemudian dilakulan pergantian ke Daryatmo. Ia mempersilahkan persoalan Plt. Ketua DPD Hanura. Namun, ia menegaskan bahwa Munaslub di Bambu Apus itu sudah sesuai mekanisme partai dan dihadiri lebih dari 2/3 pengurus DPC dan DPD.