JAKARTA (Lampungpro.co): Badan Pusat Statistik (BPS) nasional mencatatkan pada November 2019 lalu, inflasi di Indonesia sangat tinggi dimana pada bulan tersebut mencapai 3 persen, sedangkan inflasi inti mencapat 3,08 persen. Inflasi harga diatur pemerintah 1,08 persen, dan inflasi bahan pangan atau bergejolak mencapai 5,02 persen.

Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Junaidi Auly mengatakan, ketersediaan bahan pangan menjadi persoalan utama inflasi di Indonesia. Pada November lalu, beberapa komoditas juga mengalami kenaikan harga seperti bawang merah, tomat, sayur dan bayam.

"Kami berharap harga pangan bisa lebih stabil, kalaupun ada lonjakan harga tentunya tidak terlalu tinggi sehingga dapat terjangkau. Perlu dicermati bahwa lonjakan ini seharusnya berkontribusi signifikan terhadap kesejahteraan petani. Jangan sampai, lonjakan harga lebih dinikmati oleh distributor maupun rantai perdagangan lainnya," kata Junaidi Auly, Rabu (4/12/2019).

Junaidi melihat bahwa persoalan ketersediaan pangan di Indonesia sangat rumit. Sebab Indonesia saat itu dijuluki negara agraris, namun sekarang banyak pemenuhan kebutuhan bahan pangan justru lewat impor. Tentu, hal ini ke depan akan berpengaruh terhadap ketahanan pangan di Indonesia, dan stabilitas sosial hingga politik.

"Dalam jangkauan yang lebih jauh, lonjakan harga pangan yang naik setiap tahun. Ini akan berpengaruh buruk terhadap pertumbuhan ekonomi lewat konsumsi rumah tangga.  Jadi, kalau harga pangan naik terus, maka rumah tangga harus menaikkan alokasi dana untuk kebutuhan sehari-hari," ujar dia.

Apabila hal tersebut diterapkan, politisi asal Lampung ini menganggap alokasi dana lainnya akan semakin menurun. Terlebih bagi masyarakat pra sejahtera, hampir 50% dari pendapatannya, digunakan untuk kebutuhan pangan. Sehingga stabilitas harga pangan menjadi sangat penting.(FEBRI/PRO2)