Gubernur Lampung Arinal Djunaidi (kiri) | Lampungpro.co/ADPIM Lampung

"Visi Rakyat Lampung Berjaya yang mengusung 6 misi dan 33 agenda kerja utama akan tetap menjadi arah dan acuan pemerintah daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan ke depan," ujarnya. 

Arinal mengatakan akibat pandemi Covid-19, aktivitas ekonomi terganggu dan telah berdampak pula pada menurunnya kualitas kesejahteraan masyarakat secara umum. Namun demikian, menurutnya di tengah kondisi pemulihan ekonomi saat ini, laju pertumbuhan ekonomi Lampung sampai dengan Triwulan II-2021 tumbuh dan berhasil keluar dari fase kontraksi.  

"Begitu pula dengan inflasi di Provinsi Lampung masih dalam rentang batas yang terkendali," katanya. 

Terdapat perkembangan kebijakan nasional dan sejumlah Proyek Prioritas Strategis Nasional berlokasi di Provinsi Lampung juga menjadi dasar lainnya dalam Perubahan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024. Sehingga perlu adanya sinkronisasi dan sinergi dokumen perencanaan pembangunan daerah terhadap dokumen perencanaan nasional melalui penyelarasan RPJMD dengan RPJMN. 

Salah satu pembangunan strategis nasional yaitu Kawasan Pariwisata Terintegrasi di Bakauheni Bakauheni Harbour City. "Musrenbang ini memiliki peranan yang sangat strategis serta menjadi bagian dari rangkaian dalam merumuskan arah RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 ke depan," ujarnya. 

Sementara itu, Kepala Bappeda Provinsi Lampung Mulyadi Irsan mengatakan yang melatar belakangi Perubahan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 diantaranya terdapat perkembangan kebijakan nasional dan sejumlah Proyek Prioritas Strategis Nasional berlokasi di Provinsi Lampung. "Selanjutnya, adanya kebijakan Nasional dan Daerah penanggulangan dan penanganan dampak pandemi Covid-19 sejak Tahun 2020," ujar Mulyadi. 

Ia menyebutkan kebijakan akibat pandemi ini berakibat APBN dan APBD Tahun Anggaran 2020 difokuskan pada penanggulangan dan penanganan dampak pandemi Covid-19. Agar dampak ekonomi dan sosial dapat diminimalkan sampai keadaan bisa segera pulih.