Direktur HRD and Legal PT Sumi Asih, Markus Susanto (kanan) saat menghadapi unjuk rasa karyawan di Bekasi, 4 Maret 2022. LAMPUNGPRO.CO

Dia merinci angka itu berasal dari 30 ribu ton produk stearic acid dan glycerine yang setiap bulan diekspor dikalikan 20% berarti 600 ton. Kemudian dikalikan selisih yang harus dibayar bahan baku dengan minyak goreng Rp9.700 per kilogram sama dengan Rp6,3 miliar.

Jika sekarang DMO menjadi 30% berarti defisit perusahaan hampir Rp10 miliar dalam sebulan. Dia menyebutkan peraturan DMO itu tidak berdampak serius bagi industri oleokimia yang terintegrasi yakni dalam satu grup usaha juga memiliki kebun sawit. Atau punya pabrik kelapa sawit (PKS) yang memproduksi tandan buah segar (TBS) menjadi CPO, punya pabrik pengolahan minyak goreng, pabrik oleokimia sampai pabrik fatty alcohol, dan pabrik biodiesel.

Markus mengungkapkan, saat ini perusahaannya tidak dapat melakukan ekspor karena tiga pekan tidak berproduksi. Bagi mereka ini akan sangat mudah melaksanakan aturan DMO itu, karena dia produksi minyak goreng. Walaupun dia rugi jual minyak goreng untuk DMO, tapi dia kan bisa menggenjot produk lain untuk diekspor, kata dia.

Tolak DMO Naik 30%

Di sisi lain, Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) menolak DMO 30% dari sebelumnya 20%. "Tidak perlu DMO 30%, cukup 20%. Bahkan saya sarankan supaya lebih lancar lagi, tidak perlu ada DMO, ujar Direktur Eksekutif GIMNI Sahat Sinaga dalam konferensi pers, Jumat (11/3/2022).

Kebijakan tersebut justru akan mempersulit eksportir, bahkan bisa mengakibatkan ekspor jadi macet. "Apabila ekspor terhalang, perkebunan sawit akan rugi karena 6% market kita ada di pasar luar negeri, ujar Sahat. (***)