Ratusan Rumah Warga yang Rusak Diterjang Tsunami Gunung Anak Krakatau Tahun 2018 | Antara/Lampungpro.co

KALIANDA (Lampungpro.co): Pasca tsunami Gunung Anak Krakatau di wilayah Lampung Selatan pada 2018 silam, masih banyak masyarakat di Lampung Selatan yang terdampak bencana tsunami terutama di Pulau Sebesi, yang belum mendapatkan bantuan dari pemerintah khususnya dari Palang Merah Indonesia (PMI). Ada 15 kepala keluarga di Dusun Gubuk Bakhu, Kecamatan Rajabasa, Lampung Selatan yang hingga kini tidak dapat bantuan dari PMI yang tersalurkan ke rekening penerima beberapa pekan lalu.

"Ada 15 kepala keluarga di Dusun Gubuk Bakhu tidak menerima bantuan dari PMI. Padahal rumah, gudang, dan alat perabotan rumah kami semuanya hancur berantakan. Tapi bantuan apapun belum kami terima dari PMI itu," kata Minak Ubat warga Dusun Gubuk Bakhu kepada Lampungpro.co, Rabu (2/9/2020).

Semestinya warga di Dusun Gubuk Bakhu mendapatkan bantuan dari PMI senilai Rp2,5 juta perkepala keluarga yang sudah dibagikan sejak dua pekan lalu. Lantaran tidak terdata oleh aparat setempat, masyarakat merasa kecewa terkait pendataan yang tidak sepenuhnya didata.

"Rumah kami rusak berat, gudang teman kami hancur malah tidak dapat bantuan. Mirisnya malah yang dapat bantuan itu, mereka yang rumahnya tidak hancur dan hanya mengalami trauma kecil saja. Sedangkan kami, yang kondisinya separah ini malah dibiarkan terbengkalai," ujar Minak Ubat.

Masyarakat di Dusun Gubuk Bakhu merasa kecewa atas pendataan yang tidak merata dari PMI. Masyarakat meminta agar pendataan tersebut segera dibenahi dan mengkaji data, agar tidak ada lagi rasa trauma di masyarakat. Kemudian masyarakat juga berharap agar bantuan dari PMI yang disalurkan akurat dan tepat sasaran.

Sementara itu, salah satu pengurus PMI Lampung Selatan Subhan menyebut, pihaknya hanya menerima data dari aparat desa seketika saat pencairan bantuan berlangsung. Untuk rencana kedepan apakah akan ada lagi bantuan atau tidak, ia belum mengetahui terkait hal ini.

"Semua dana dari pusat, itu sudah di tranfer ke rekening korban masing-masing. Tugas kami hanya mengoper data yang dihimpun dari desa yang bersangkutan, lalu kami teruskan ke PMI pusat. Setahu kami waktu pendataan itu, banyak relawan dari daerah lain di Provinsi Lampung yang ikut mendata," sebut Subhan.

Ada pun inti dari data yang masuk tersebut, merupakan hasil pendataan dari relawan yang didapat dari RT dan RW setempat. Terkait bantuan senilai Rp2,5 juta perkepala keluarga seperti yang sudah tersalurkan beberapa waktu lalu, Subhan menegaskan tidak ada lagi program tersebut karena sudah habis masa programnya.

Untuk diketahui bahwa fakta di lapangan, masih banyak korban tsunami Gunung Anak Krakatau pada 22 Desember 2018, belum mendapatkan bantuan PMI Pusat. Hal tersebut dikarenakan terbenturnya syarat dan ketentuan administrasi yang berlaku, seperti adanya korban yang belum memiliki KK hingga KTP.

Dari pantauan Lampungpro.co bukan hanya 15 warga Gubuk Bakhu saja yang tidak dapat bantuan tersebut. Bahkan ada juga warga Gubuk Seng, Khegahan Laga di Pulau Sebesi, Kecamatan Rajabasa, Lampung Selatan juga banyak yang tidak mendapatkan bantuan apapun dari PMI. (HENDRA/PRO3)