JAKARTA (Lampungpro.com): Gubernur Lampung (nonaktif) Muhammad Ridho Ficardo mendapatkan banyak apresiasi dari empat panelis pada 'Kupas Kandidat' TVRI Nasional, Selasa (10/4/2018) malam. Program ini mengupas program kerja pasangan Ridho Ficardo-Bachtiar Basri yakni Lampung Maju, Sejahtera, dan Berdaya Saing yang kembali maju pada Pemilihan Gubernur Lampung, 27 Juni 2018.

Menurut pakar politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), R. Siti Zuhro, dalam menunjang Indeks Demokrasi Indonesai (IDI) di Lampung, Ridho bisa meningkatkan kualitas demokrasi. Seperti, hak politik warga, kebebasan sipil, hingga lembaga demokrasi di daerah. Melalui pemilihan kepala daerah langsung ada dampak postif yang dirasakan masyarakat dalam memilih pemimpin, kata Siti Zuhro.

Hal senada diungkapkan pengamat kebijakan publik, Sirojudin Abbas. Dia mengatakan, kendati indeks kemiskinan masih cukup tinggi di Lampung, ada progres perbaikan cukup lumayan, dari angka 14%, turun menjadi 13,04%. "Artinya ada kinerja positif yang dirasakan dalam kurun waktu tiga tahun kepemimpinan Ridho Ficardo-Bachtiar Basri, kata Sirojudin Abbas.

Pada angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM), juga telihat ada perbaikan, dari angka 66,42% naik ke 67,6%. Meskipun dua indeks ini masih di bawah rata-rata nasional, ada kemajuan yang cukup positif, kata Sirojudin.

Dia juga menyoroti, model koordinasi antara calon gubernur dan wakil gubernur. Pasalnya, sangat jarang untuk periode selanjutnya kembali maju dengan wakil yang sama. Hal ini juga menjadi nilai postif dalam memajukan dan menjaga program kerja ke depan.

Selain mendapat apresiasi, Calon Gubernur Nomor Urut 1 ini juga diminta untuk memperbaiki beberapa sektor yang dianggap penting untuk memajukan Provinsi Lampung. Seperti yang disampaikan Deputi Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan, yang mengharapkan, agar kepatuhan dalam menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Lampung ada peningkatan.

Korupsi itu menghambat percepatan pembangunan di daerah. Tapi yang perlu diingat, banyaknya laporan LHKPN juga belum tentu menandakan wilayah tersebut patuh. Tapi setidaknya ada laporan yang masuk, kata Pahala.

Dia mengharapkan Lampung bisa masuk Club 100 Persen atau wilayah yang patuh menyampaikan LHKPN. Kehadiran KPK di Lampung pada rapat koordinasi pencegahan korupsi, bisa mendampingi dan memfasilitasi kebutuhan di daerah. Saya harap ini menjadi berita bagus agar Lampung menjadi daerah percontohan, jelas Pahala.

Panelis lainnya, Pakar Ekonomi Indonesia, Firmanzah, meminta jika M. Ridho Ficardo dan Bachtiar Basri, terpilih kembali memimpin Lampung, bisa konsen terhadap sektor terpenting. Misalnya, memperbaiki sektor pendidkan dan kesehatan. Pasalnya, kasus gizi buruk yang menimpa Lampung Tengah, Lampung Timur, dan Lampung Selatan, menjadi sorotan nasional. (PRO1)