JAKARTA (Lampro): Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Iskandar Simorangkir memastikan target penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada 2017 sebesar Rp110 triliun. "Kami menginformasikan terjadi peningkatan target KUR untuk 2017. Yang tahun lalu sebesar Rp100 triliun, sekarang menjadi Rp110 triliun," kata Iskandar seusai rapat KUR di Jakarta, Jumat (20/1/2017).

Dalam rapat KUR yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution tersebut, ikut hadir Menteri BUMN Rini Soemarno, Wakil Menteri KeuanganMardiasmo, Ketua DK OJK Muliaman D. Hadad, dan Direktur Utama BRI Asmawi Syam. Iskandar menambahkan 40% dari target KUR 2017 akan dialokasikan untuk sektor produksi di luar perdagangan agar kredit tersebut bermanfaat bagi para petani buruh.

"Kita progresif tahun ini karena kita ingin mendorong pertanian dan sektor produksi perikanan supaya ekonomi mereka bisa menggeliat. Itu tujuan supaya ekonomi kerakyatan yang kita dengung-dengungkan itu bisa kita percepat pencapaiannya," ungkapnya.

Menurut dia, penyaluran KUR pada 2016 tidak begitu mengena sasaran kepada masyarakat terpinggirkan, karena 66% dimanfaatkan untuk sektor perdagangandan hanya 17% untuk sektor produksi. Selain itu, Iskandar juga memastikan bunga KUR belum mengalami perubahan yaitu 9persen, sebagai insentif dan memberikan kemudahan kepada masyarakat agar realisasi penyaluran KUR bisa lebih tinggi dari 2016.

"Realisasi KUR di 2016 cuma 94,4 persen. Kita mau supaya KUR terjadi peningkatan besar. Ini latar belakang untuk sementara bunganya tetap 9 persen. Jadi yang penting bagaimana semua masyarakat bisa mendapatkan KUR," katanya.

Terkait kenaikan target KUR tersebut, Iskandar mengatakan iuran penjaminan juga mengalami kenaikan dari sebelumnya 1,5% ke 1,75% untuk menutup risiko kredit dari potensi penambahan debitur."Tadinya iuran hanya 1,5%, sekarang 1,75%. Jadi Jamkrindo Askrindo menaikkan iuran penjaminannya, supaya menutupi risiko kredit tadi sehingga kalauNPL terjadi, itu bisa di-'cover' dengan perusahaan jaminan itu," ujarnya. (ANT/R1)