JAKARTA (Lampungpro.co): Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memberikan ultimatum kepada aplikator ojek online (Ojol) Maxim. Perusahaan asal Rusia tersebut diketahui beberapa kali melanggar tarif ojol yang ditetapkan pemerintah.

Direktur Angkutan Jalan Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub, Ahmad Yani mengatakan, pihaknya selalu melakukan pengawasan terkait penerapan tarif Ojol. Data per bulan juga sudah didapat di semua aplikator. "Evaluasi sudah kita lakukan tiap bulan, apakah tarif yang ada itu dilakukan sesuai atau tidak. Yang tidak melakukan Maxim," kata dia, Selasa (21/1/2020) kemarin.

Dari catatan Kemenhub, Maxim beberapa kali melakukan pelanggaran di lebih dari satu kota. Menurutnya, Maxim kerap pasang harga murah ketika masuk ke pusat kota. "Ada di beberapa kota seperti Bandar Lampung, Palembang, Solo, Balikpapan. Kalau dia masuk ke kota baru dia menurunkan tarif. Itu jadi masalah. Kita Maxim memperlakukan beda. Kita sudah surati Kominfo, Maxim melanggar tarif," ucap dia.

Surat tersebut sudah disampaikan sejak 30 Desember 2019 lalu. Di samping itu, Kemenhub juga sudah memanggil pihak Maxim. Sampai saat ini, pelanggaran masih saja dilakukan. Kepada Kemenhub, Maxim berjanji bisa mematuhi aturan tarif pada 16 Februari 2020. Janji tersebut dinilai Kemenhub terlalu lama. "Terakhir datang bersama orang Rusia-nya, dia bilang siap tapi butuh waktu," jelas Ahmad Yani.

Kemenhub tidak akan memberikan toleransi dan akan menyampaikan peringatan terakhir dalam waktu dekat. Ia juga akan melibatkan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). "Nanti kita surati lagi, terus ke KPPU, mungkin terkait persaingan usaha karena tarifnya lebih murah dari yang lain. Maxim janji sampai tanggal 16 Februari. Tapi ini terlalu lama. Nanti yang blokir Kominfo," tegasnya.(**/PRO2)