BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.co): Jelang gelaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak pada 23 September mendatang, Gubernur Lampung Arinal Djunaini imbau para Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung untuk tidak terlibat dalam politik praktis alias netral.

Hal ini sesuai sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalamPasal 2 huruf f Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun. Gubernur Lampung Arinal Djunaidi menegaskan bahwa ASN tidak boleh ikut di dalam permainan di luar kepentingan-kepentingannya sebagai ASN.

"Marilah, pegawai negeri itu harus netral. Saat dia memakai baju seragamnya sebagai pegawai negeri maka dia netral. Tapi kalau dia mau bermain di belakang seperti siluman ya silakan, sah-sah saja. Saya tidak bisa mengendalikan dia dalam konteks personal. Tapi saya sebagai penanggung jawab birokrat saya perlu mengingatkan hal tersebut," kata Arinal, Kamis (9/1/2020) kemarin.

Arinal menjelaskan, bahwa nantinya semua calon memiliki potensi untuk menang. Jadi pegawai negeri siapapun pemenangnya, maka itu atasannya. "Yang penting ASN ini bekerja sebaik mungkin untuk membangun bangsa, bukan berpikir bekerja mencari pemimpin," jelas dia.

Sementara Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung Fahrizal Darminto juga menegaskan bahwa Netralitas merupakan amanah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. "Netralitas itu amanah undang-undang ASN. Karena salah satunya, karena ASN salah satu fungsinya adalah perekat dan pemersatu," terang dia.(**/PRO2)