Pemprov Lampung Saat Teken MoU Kerja Sama Dengan Citaglobal Berhad | Lampungpro.co/Dok Kominfo

BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.co): Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung resmi menjalin kerja sama strategis dengan perusahaan asal Malaysia, Citaglobal Berhad, dalam bidang energi terbarukan.

Kerja sama tersebut, ditandai dengan Penandatanganan Nota Kesepakatan (MoU) oleh Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dengan Executive Chairman dan President Citaglobal Berhad YBHG. Tan Sri Dato Sri Mohamad Norza Zakaria, Rabu (13/5/2026).

​Kerja sama ini mencakup tiga kajian utama, yakni kajian pengelolaan sampah menjadi energi (waste to energy), kajian biomassa limbah industri, serta kajian proyek tenaga surya.

​Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal mengatakan, Lampung kini memfokuskan strategi pembangunan pada hilirisasi komoditas pertanian. Langkah ini didukung oleh infrastruktur konektivitas yang memadai, termasuk pelabuhan dalam, jalan tol, dan rencana pengembangan jalur kereta api.

​"Ke depan, Lampung akan fokus menjadi lumbung energi, terutama energi terbarukan. Kami memiliki potensi floating solar di tiga bendungan, dengan kapasitas mencapai 150-200 MW perbendungan, serta potensi pemanfaatan limbah pangan untuk bio-energy," kata Rahmat Mirzani Djausal.

​Selain sektor energi, Gubernur Lampung juga memaparkan peluang investasi dalam proyek rehabilitasi mangrove di wilayah Lampung Timur. Proyek ini bertujuan untuk memulihkan ekosistem, yang sebelumnya merupakan lahan tambak tidak produktif, sekaligus menjadi sumber karbon kredit yang memiliki nilai ekonomi tinggi.

​"Konsep rehabilitasi ini memberikan lima manfaat, yaitu memulihkan ekosistem, mengembalikan mata pencaharian 20.000 petani tambak, penyerapan karbon dioksida, penahan abrasi, serta meningkatkan pendapatan masyarakat," ujar Rahmat Mirzani Djausal.

​Menanggapi hal tersebut, Dato Sri Mohamad Norza Zakaria mengungkapkan, pihaknya turut menyambut baik inisiatif kerja sama ini, dan berkomitmen untuk menindaklanjuti kajian teknis proyek tersebut dalam satu tahun ke depan, sesuai dengan prosedur persetujuan dari kementerian terkait di tingkat pusat. (***)

Editor : Febri Arianto