JAKARTA (Lampungpro.co): Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencatat sebanyak 162.416 pekerja terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) dan dirumahkan tanpa menerima upah atau unpaid leave oleh perusahaan selama pandemi Corona. "Jumlah orang yang di PHK dan dirumahkan itu berasal dari 18.045 perusahaan," ujar Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta Andri Yansyah, Minggu (5/4/2020) kemarin.

Dari jumlah itu, Andri menyebutkan, sebanyak 132.279 orang di antaranya dirumahkan tanpa menerima upah oleh 14.697 perusahaan. Sedangkan 30.137 orang di PHK oleh 3.348 perusahaan. Menurut dia, data tersebut merupakan rekapitulasi laporan para pekerja yang melapor ke Dinas hingga 4 April 2020.

Pekerja yang terdampak Corona, kata dia, bisa melapor melalui laman bit.ly/pendataanpekerjaterdampakcovid19 atau email ke disnakertrans@jakarta.co.id. Batas akhir pendaftaran bagi para pekerja di Jakarta yang di PHK dan dirumahkan tanpa upah adalah 4 April 2020.

Sehubungan dengan dampak pandemi Corona, Pemerintah DKI Jakarta melalui Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi telah mengeluarkan kebijakan percepatan dan perluasan implementasi program Kartu Prakerja melalui pelatihan keterampilan kerja dan insentif bagi pekerja. Insentif diberikan kepada mereka yang di PHK dan atau dirumahkan tanpa menerima upah. Data yang dihimpun DKI tersebut akan disampaikan ke Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia.

Salah satu pekerja yang terkena PHK asal Lampung mengaku, kebijakan merumahkan pekerja merupakan dampak dari penyebaran virus corona. Perusahaan tempat ia bekerja tak lagi melakukan operasional dan merumahkan sebagian besar pegawainya. "Ya semenjak himbauan WFH, kantor tutup dan sebagian pegawai dirumahkan alasannya untuk efisiensi. Saya akhirnya pilih pulang ke Lampung karena tidak ada penghasilan dan pekerjaan lagi," ujar pria yang enggan disebutkan namanya.(PRO2)