Menteri ESDM Bahlil Lahadalia (tengah) didampingi Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Jisman P. Hutajulu (kiri), dan Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi (kanan) saat memaparkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025-2034 di Jakarta

JAKARTA (Lampungpro.co): PT PLN (Persero) siap menjalankan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034, yang resmi diluncurkan pemerintah sebagai acuan strategis pembangunan sistem ketenagalistrikan nasional selama 10 tahun ke depan.

Dalam dokumen strategis ini, total penambahan pembangkit listrik selama satu dekade ke depan sebesar 69,5 gigawatt (GW), dengan porsi bauran energi baru terbarukan (EBT) mencapai 76 persen, sekaligus menjadikan RUPTL 2023-2024 yang paling hijau hingga saat ini.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI, Bahlil Lahadalia mengatakan, RUPTL 2025-2034 merupakan rujukan penting ketenagalistrikan nasional, yang akan menjadi landasan Indonesia dalam mencapai target net zero emissions (NZE) pada tahun 2060.

Pengesahan RUPTL tersebut, juga turut menunjukkan komitmen pemerintah dalam mewujudkan kedaulatan energi dan transisi energi di Indonesia.

"Kalau semua disiplin menjalankannya, maka 2034 itu sudah melampaui target Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) terhadap energi terbarukan, yang penting semuanya konsisten," kata Bahlil Lahadalia dalam keterangannya, Kamis (29/5/2025).

Dalam RUPTL terbaru ini, pemerintah menetapkan porsi bauran EBT dan sistem penyimpanan energi (storage) hingga 76 persen atau sebesar 52,9 GW, dari total tambahan kapasitas pembangkit yang terdiri dari pembangkit tenaga surya sebesar 17,1 GW, tenaga air 11,7 GW, panas bumi 5,2 GW, bioenergi 0,9 GW, dan energi nuklir 0,5 GW.

Pembangkit hijau tersebut, juga turut ditopang oleh sistem penyimpanan energi sebesar 10,3 GW yang terdiri atas pumped storage dari Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) sebesar 6 GW dan battery energy storage system (BESS) 4,3 GW.

Sementara porsi energi fosil, hanya mencakup sekitar 24 persen dari total kapasitas tambahan yang terdiri atas pembangkit berbahan bakar gas sebesar 10,3 GW dan batubara sebesar 6,3 GW.

"Ini semua kami lakukan dengan memperhitungkan dan mempertimbangkan tingkat pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Jadi konsumsi listrik perkapita juga sudah dihitung secara seksama," ujar Bahlil Lahadalia.

Bahlil menjelaskan, pengembangan kapasitas pembangkit akan dilakukan dalam dua tahap. Pada lima tahun pertama, akan ada penambahan kapasitas sebesar 27,9 GW yang terdiri atas 12,2 GW EBT, yakni 3,2 GW Pembangkit Listrik Tenaga Air, 6 GW Pembangkit Listrik Tenaga Surya, 1,6 GW Pembangkit Listrik Tenaga Angin, 0,9 GW Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi, 0,5 GW Pembangkit Listrik Bioenergi, dan pembangunan sistem penyimpanan energi sebesar 3 GW.

Selain itu, ada juga penambahan 9,2 GW Pembangkit Listrik Tenaga Gas, dan 3,5 GW Pembangkit Listrik Tenaga Uap rendah emisi dari proyek yang telah masuk tahap penyelesaian konstruksi juga dilakukan.

"Lalu memasuki lima tahun berikutnya, dari total 41,6 GW rencana penambahan kapasitas pembangkit, bauran EBT dan penyimpanan energi akan menopang sebesar 37,7 GW atau sekitar 90 persen dari total kapasitas. Sementara sisanya sebesar 3,9 GW berasal dari pembangkit berbasis fosil," jelas Bahlil.

Sejalan dengan hal tersebut, Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo menegaskan, PLN siap untuk melaksanakan implementasi RUPTL paling hijau sepanjang sejarah ini.

"PLN berkomitmen untuk meningkatkan kapasitas dan keandalan sistem kelistrikan berbasis energi terbarukan yang efisien dan terjangkau, dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam domestik," tegas Darmawan Prasodjo.

Sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di sektor ketenagalistrikan, PLN siap melaksanakan arahan pemerintah melalui Kementerian ESDM dalam menjalankan RUPTL 2025-2034.

Melalui RUPTL terhijau tersebut, PLN berkomitmen menghadirkan sistem kelistrikan yang andal, ramah lingkungan, dan berkelanjutan sejalan dengan Asta Cita Presiden RI Prabowo Subianto. (***)

Editor : Febri Arianto