Lampungpro.com, Portal berita Lampung, Portal Berita Online Lampung, Situs Berita Online Lampung, Berita Online Lampung Terdepan, Berita Online Lampung Terkini, Situs Berita Pembangunan Lampung, Situs Berita Pariwisata Lampung, Situs Berita Pendidikan Lampung, Portal Berita Politik Lampung, Portal Berita Nasional Lampung, Portal Berita Olahraga Lampung, Portal Berita Lampung Terkini, Berita Bisnis Lampung Terdepan, Berita Politik Lampung Terkini, Persiapan Asean Games, Berita Asian Games Terkini

MESUJI (Lampungpro.com): Pemerintah Kabupaten Mesuji melalui Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD) menyelenggarakan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Teknis Analis Kebutuhan Diklat (AKD) yang berlangsung di POP Hotel, Bandar Lampung, Senin (18/12/2017). Diklat dibuka Asisten III Bidang Administrasi Umum Nawawi Matni dan dihadiri Kabid Pengembangan Kompetensi Teknis Umum dan Fungsional BPSDM Provinsi Lampung Siti Boru Siahaan, serta Kepala BKDD Kabupaten Mesuji Beddi.

Diklat tersebut diikuti 35 peserta yang merupakan kasubbag umum dan kepegawaian pada masing-masing OPD dan akan menerima materi 68 jam pelajaran yang berlangsung selama enam hari dengan pemateri dari Biro Organisasi Provinsi Lampung dan BPSDM Provinsi Lampung.

Menurut Kepala BKDD Kabupaten Mesuji Beddi, tujuan dari diselenggarakannya diklat adalah untuk membekali aparatur, khususnya dalam melakukan analisis kebutuhan diklat secara tepat, sesuai dengan kebutuhan organisasi. Selain itu untuk mengidentifikasi secara jelas kebutuhan diklat bagi pegawai yang akan dilatih.

Sementara itu, Asisten III Bidang Administrasi Umum Nawawi Matni menyambut baik dengan dilaksanakan kegiatan dalam rangka meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan keterampilan analis kebutuhan diklat pada masing-masing OPD.

Diklat ini, kata dia, sangat penting karena untuk menghasilkan diklat yang berkualitas, diperlukan suatu kemampuan untuk melakukan analisis kebutuhan diklat untuk para perancang program diklat agar perencanaan program diklat dapat efektif dalam rangka pembangunan sumber daya aparatur dalam kerangka reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik.