BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.com): Praktek politik uang (money politics) menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Lampung dikhawatirkan merusak moral masyarakat. Para tokoh lintas agama mengecam dan menyangkan itu terjadi pada Pilkada Lampung.

"Politik uang untuk mendapatkan kekuasaan dengan menghalalkan segala cara merusak moral masyarakat. Penyesatan arah politik dan memberi contoh buruk," kata Ketua Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) Provinsi Lampung, Kristia Prihanto, di Bandar Lampung, Kamis (5/7/2018).

Hal itu dia sampaikan terkait maraknya aksi unjuk rasa di berbagai kabupaten yang meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mengusut tuntas dugaan politik uang dari pasangan calon (paslon) nomor urut tiga Arinal DjunaidiChusnunia Chalim di Pilkada 2018.

Kristia Prihanto mengatakan kurang setuju dengan politik uang yang kotor. Tetapi itu justru dibuat oleh yang ingin berkuasa dengan menganggap dan menempatkan masyarakat itu mudah dibodohi dengan uang. "Bayangkan saja jika satu orang diberi uang Rp50 ribu untuk kepemimpinan lima tahun ke depan. Berarti berapa rupiah yang diterima masyarakat setelah menjual suaranya untuk memilih calon pemimpin," kata Kristia.

Pada bagian lain, Ketua Majelis Buddhayana Indonesia (MBI) Kota Bandar Lampung Petrus Paulus mengatakan politik uang menyebabkan sistem demokrasi masyarakat Lampung tidak akan berjalan baik. "Jadi, siapa pun yang memiliki dana besar, dia yang akan mengatur," kata Petrus.

Dia berpendapat, jika sosok pemimpin lahir dari politik uang dikhawatirkan berdampak di pemerintahan dengan mengedepankan kepentingan penyokong dana tersebut dan menyampingkan rakyat. "Akan ada politik balas budi sehingga roda pemerintahan tidak bisa berjalan baik. Pemimpin itu akan mengutamakan mengembalikan modal yang dikeluarkan," kata dia.

Pemimpin yang lahir dari politik uang, menurut Pimpinan Pondok Pesantren Darul Ulum, Lampung Timur, KH Ahmad Mudjab Khariruddin, cenderung bertindak semena-mena terhadap masyarakat. Apalagi menganggap kursi pemimpin merupakan jabatan basah untuk memperkaya diri.

"Sebagian orang berlomba-lomba menghalalkan segala cara mendapatkan jabatan itu demi memperkaya diri sendiri. Siapa saja kalau ingin menjadi pemimpin dari kinerja yang tidak benar, bisa jadi hasilnya juga tidak akan benar, kata Ahmad Mudjab.

Dari sisi moral dan agama, Ketua Komisi Hubungan Antar Agama dan Kepercayaan Keuskupan Tanjungkarang, Romo Roy, menilai money politics melanggar prinsip keadilan. Money politics itu bukan warisan dan budaya masyarakat Lampung.

Tetapi karakter perseorangan yang menghalalkan segala cara dengan iming-imingi uang demi meraih kekuasaan. "Kami khawatir jika sosok pemimpin lahir melalui money politics, kekuasaan itu bisa menjadi jembatan untuk memenuhi keinginan pribadi," kata Romo Roy. (PRO1)