Ombudsman RI Saat Jumpa Pers Penanganan Masalah di Pesisir Barat | Lampungpro.co

BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.co): Lembaga Ombudsman RI, turun ke daerah pedalaman di Lampung tepatnya di Pesisir Barat, untuk menyelesaikan sejumlah persoalan yang berkaitan dengan pelayanan publik dan lainnya.

Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika mengatakan, salah satu yang paling menonjol untuk ditangani berkaitan dengan konflik petambak udang di wilayah Pesisir Barat.

"Kami ingin menyelesaikan laporan masyarakat petambak udang di Pesisir Barat, laporan ini tidak ditangani perwakilan Lampung, karena persoalannya lintas kementerian di pusat, sehingga substansinya menjadi laporan pusat," kata Yeka Hendra Fatika dalam keterangannya, Jumat (2/8/2024).

Laporan itu bermula dari tujuh pengusaha petambak yang tergabung dalam Ikatan Petambak Pesisir Barat Sumatera (IPPBS). Awalnya mereka beroperasi sejak 2010 sebelum Pesisir Barat terbentuk.

Namun pada saat itu, aturan RTRW baru disahkan pada 2017 menetapkan kawasan pesisir sebagai area wisata, sehingga para pengusaha diminta untuk menutup usaha mereka.

"Kami sudah berdiskusi dengan pemerintah daerah di sana, lalu mengusulkan beberapa opsi dengan kompensasi, relokasi, atau melanjutkan usaha dengan syarat melengkapi izin tanpa penambahan," ujar Yeka Hendra Fatika.

Selain itu, Ombudsman juga saat ini sedang melakukan kajian dan menguji apakah para pengusaha petambak tersebut, dilibatkan dalam penyusunan RTRW atau tidak.

Dengan nilai investasi awal yang mencapai Rp7 miliar menurut Yeka, hal itu menjadi pertimbangan penting dalam mencari solusi yang adil.